REPUBLIKA.CO.ID, Penguasa militer baru Selasa (15/2) mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin sipil terpilih, dalam waktu enam bulan mendatang dan setidaknya mereka tidak ada keinginan untuk tetap mengontrol setelah Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri.
Komentar-komentar tentang Badan menjadi indikasi yang paling jelas Mubarak terpaksa meninggalkan Kairo pada Jumat bahwa perintah tinggi memiliki jadwal khusus untuk memenuhi permintaan demonstran dengan mempromosikan demokrasi untuk sebagai sebuah langkah awal yang baru.
"Dewan tinggi militer mengungkapkan harapannya untuk menyerahkan kekuasaannya selama tidak kurang dari enam bulan ke otoritas sipil dan pemilu presiden akan berlangsung damai dan cara yang gratis untuk mengekspresikan pandangan rakyat," dalam pernyataan kantor berita pemerintah, MENA.
"Dewan menyatakan bahwa pihaknya tidak mencari-cari atau mengejar kekuasaan, bahwa situasi saat ini berlaku di angkatan bersenjata dan memiliki keyakinan dengan rakyat," ujarnya lagi.
MENA mengatakan bahwa pihak militer militer juga memutuskan bahwa komite dipimpin oleh seorang hakim independen yang dihormati yakni, Tareq al-Bishry. Ia diberi tenggat waktu 10 hari untuk menyelesaikan tugasnya yaitu merancang amandemen konstitusi. Rencana tersebut kemudian digunakan untuk referendum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika