REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Militer berharap puluhan ribu rakyat Mesir segera tertarik untuk melanjutkan kehidupan masing-masing dan kembali masuk kerja serta meninggalkan serangan serta proters yang terus menyala meski Hosni Mubarak berhasil dipaksa turun jabatan.

Sebuah panel terdiri dari pakar hukum ditunjuk oleh militer Mesir akan menyerahkan hasil revisi konstitusi untuk referendum dalam dua bulan mendatang, demikian menurut seorang anggota komite tersebut, Rabu (16/2) seperti dikutip Al Arabiya.

Panel dari kalangan sipil itu telah bertemu Dewa Tertinggi Angkatan Bersenjata pada Selasa (15/2) lalu. Mereka diberi waktu 10 hari untuk merevisi konstitusi demi menyiapkan pemilu presiden dan legislatif yang dipercepat pada tahun ini.

"Kita akan menyelesaikan revisi dalam 10 hari, sementara referendum dan hasil  bakal rampung dua bulan lagi," ujar satu anggota dari panel terdiri dari 8 orang, Sobhi Saleh. Dalam panel tersebut juga terdapat sejumlah hakim.

"Militer telah berjanji bahwa referendum akan dijaga oleh tentara dan polisi," ujar Saleh mantak anggota parlemen sekaligus tokoh terkemuka dari kelompok oposisi, Ikhwanul Muslimin.

Saleh menyatakan militer bersemangat untuk menyerahkan kekuasan kepada pemerintahan sipil sesegera mungkin. Militer mengambil alih kekuasaan pada Jumat, ketika mantan orang nomor satu Mesir, Hosni Mubarak yang berkuasa hampir 30 tahun, akhirnya dipaksa mundur oleh revolusi nasional selama 18 hari

Pada Minggu, militer membekukan konstitusi dan membubarkan parlemen. Namun mereka juga berjanji untuk mengawasi transisi selama enam bulan menuju pemerintahan demokratis.

Para tokoh dan penggerak demokrasi juga menyatakan rakyat Mesir pasti akan kembali turun ke jalan bila perubahan mendasar yang mereka inginkan tidak terpenuhi. Mereka pun merencanakan menggelak "Pawai Kemenangan" pada setiap Jumat untuk merayakan revolusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika