REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Parlemen Amerika Serikat (AS) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas proses demokratisasi di Mesir serta kemungkinan kedua negara berbagi pengalaman dengan Mesir. Dalam pertemuan selama satu jam antara Presiden Yudhoyono dan delegasi parlemen Amerika Serikat yang dipimpin oleh David Drier di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2), dibicarakan pula kemungkinan bagi Indonesia untuk berperan penting bagi masa depan demokrasi Mesir.
Menurut Drier, usai pertemuan itu, Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki pengalaman transisi 12 tahun dari negara otoriter menuju negara demokrasi. Meski banyak perbedaan antara negara-negara Arab dan Indonesia, Drier berkeyakinan pengalaman Indonesia dapat dijadikan pelajaran bagi negara-negara Arab tersebut untuk bertransisi menuju negara demokrasi.
"Tadi disinggung perkembangan Mesir dan bagaimana kedua negara bekerja sama dalam mengarahkan satu proses transisi dari pengalaman Indonesia. Dalam berbagi pengalaman dan kesempatan ini, Indonesia dan Amerika Serikat akan mengambil peran dengan antusias," tuturnya.
Drier menilai perkembangan yang terjadi di Mesir, Tunisia, Yaman, Bahrain, dan Libya, sebagai sesuatu yang tak terelakkan karena penduduk negara tersebut ingin memiliki hak menentukan nasib sendiri. Menurut dia, pergerakan rakyat negara-negara tersebut adalah hal yang baik karena demi kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri.
Selain membahas perkembangan Mesir, delegasi parlemen Amerika Serikat yang telah berkunjung lima kali ke Indonesia itu juga membahas masalah perbatasan Thailand-Kamboja dengan Presiden Yudhoyono. Menurut Juru Bicara Kepresidean bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, delegasi parlemen Amerika Serikat itu juga menanyakan tentang masalah Ahmadiyah yang mereka ikuti dari pemberitaan.
Kepada delegasi parlemen itu, Teuku mengatakan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah mengupayakan solusi saling menguntungkan dengan pihak Ahmadiyah dan menegaskan proses hukum yang tegas bagi siapa pun yang melakukan tindak kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika