REPUBLIKA.CO.ID,ALJIR—Pemerintah Aljazair segera mencabut status darurat negara yang telah berlangsung selama 19 tahun. Kebijakan ini diambil sebagai antisipasi menularnya aksi massa seperti yang terjadi di Mesir. Sama halnya dengan Aljazair, Mesir juga berstatuskan negara darurat selama 32 tahun.
Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika mengatakan, pemberlakuan keadaan darurat di Aljazair bukan ditujukan untuk mengekang kebebasan rakyat. Status darurat diberlakukan untuk membendung aksi kelompok ekstrimis dan separatis di Aljazair. “Kita akan mencabut aturan itu dalam waktu dekat,” janji sang presiden yang diutarakan pada media sejumlah media lokal,
Bouteflika yang telah berkuasa sejak tahun 1999 itu berkilah, dirinya tetap mempertahankan status darurat karena ingin membentengi Aljazair dari serangan terorisme. Menurutnya, kasus terorisme merupakan tantangan serius yang dihadapi Aljazair pada media 1990-200-an.
“Tujuan melanggengkan aturan itu adalah untuk menghadapi teroris. Tidak ada tujuan lain dan tidak untuk kepentingan politik,”tegasnya seperti dilansir Algerie Presse Service. Tindakan Bouteflika mendapat tanggapan dingin dari oposisi. Seperti dilansir Los Angles Times, oposisi Aljazair menilai pernyataan Bouteflika hanya merupakan upaya untuk meredakan aksi massa yang berlangsung di sejumlah kota. Mereka menuding, dengan mencabut status darurat negara, sang presiden ingin melanggengkan kekuasaan.
Status negara darurat di Aljazair sempat menimbulkan protes luas dari aktivis HAM. Mereka menilai, telah terjadi sejumlah pelanggaran HAM sepanjang pemberlakuan status darurat negara. Penangkapan aktivis, pemasungan informasi, serta operasi rahasia intelijen—menjadi sekelumit masalah yang dikeluhkan masyarakat.
Status darurat negara Aljazair diberlakukan pada tahun 1991 menyusul pecahnya konflik bersenjata antara pemerintah militer dengan kalangan islam garis keras. Akibat konflik ini ribuan nyawa melayang. Militer pun langsung memberlakukan kondisi darurat yang bertahan hingga kini.
Status ini pun akan segera dicabut menyusul tuntutan demonstran anti-pemerintah. Selain menuntut dicabutnya status darurat negara, massa juga meminta Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika mundur dari jabatannya. Bouteflika dinilai gagal mensejakhterakan 35 juta rakyat Aljazair yang meyoritas berada di bawah garis kemiskinan.
Aksi massa anti-pemerintah telah berlangsung sejak Januari lalu dan telah mengakibatkan tiga nyawa melayang. Kenaikan harga pangan menjadi awal pemantik aksi massa yang masih berlangsung hingga kini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
