Kamis 24 Feb 2011 17:31 WIB

Kondisi Kian Tak Aman, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Libya

Masa demonstran menguasai sebuah kantor polisi di satu distrik di Benghazi, Libya.
Foto: AP
Masa demonstran menguasai sebuah kantor polisi di satu distrik di Benghazi, Libya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, di Jakarta, Kamis mengatakan,"Mengingat situasi komunikasi Indonesia dengan Tripoli tidak sama dengan di Mesir, malam ini harus kita mengonfirmasi bagaimana teknik mekanisme penyelamatan," katanya.

Ia mengatakan, terdapat dua opsi evakuasi yang kemungkinan ditempuh pemerintah. Pertama, mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) menuju tempat aman seperti Jordania, kemudian menjemput mereka di Jordania untuk menuju Indonesia. "Itu apabila sudah sangat mendesak harus segera dikerjakan," ujar Djoko.

Kedua, pemerintah mengevakuasi WNI langsung dari Libya ke Indonesia seperti saat mengevakuasi WNI di Mesir. "Mungkin akan singgah ke Mesir atau Jeddah isi bahan bakar, ke Tripoli, Jeddah atau Kairo, lalu Tanah Air," papar Djoko.

Untuk opsi kedua tersebut, ia menambahkan, pemerintah harus memastikan WNI yang akan dievakuasi berkumpul di bandara pada saat yang tepat. "Teknisnya, mudah-mudahan akan lebih lancar daripada saat di Mesir," katanya.

Untuk masalah teknisnya, pemerintah kembali menunjuk Hassan Wirajuda memimpin satuan tugas (satgas) evakuasi. "Satgas yang sudah ada, satgas evakuasi Mesir, kami perluas tugasnya untuk juga menangani evakuasi di Tripoli. Sudah adanya pengalaman koordinasi internal dan pengalaman evakuasi Jakarta-Kairo dan Kairo-Jakarta lebih mempermudah daripada kami membentuk satgas baru," ujar Djoko.

Menindaklanjuti rencana evakuasi tersebut, tutur Djoko, empat pegawai Kementerian Luar Negeri akan berangkat ke Libya untuk memperkuat pegawai Kedutaan Besar RI di Tripoli malam ini. "Kemungkinan akan diperkuat dengan kedutaan terdekat, seperti dari Mesir, Tunisia, dan Jordania," kata Menko Polhukam.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement