REPUBLIKA.CO.ID, GODOLLA - Diplomat Kepala Uni Eropa, Catherine Ashton, pada Jumat meminta diberlakukannya sanksi terhadap rezim Muammar Gaddafi di Libya guna menghentikan pertumpahan darah dalam aksi protes terhadap pemerintah. "Waktunya mempertimbangkan langkah pembatasan guna memikirkan tentang apa yang dapat kita lakukan sebagai jaminan bahwa kita segera memberikan tekanan yang cukup untuk menghentikan kekerasan di Libya dan melihat negara tersebut maju," kata Ashton.

"Sejumlah sanksi sedang dipertimbangkan termasuk pembekuan harta dan pelarangan perjalanan terhadap sang pemimpin rezim," katanya kepada wartawan.

"Komite Keamanan dan Pertahanan Uni Eropa dan pertemuan para menteri pertahanan di Godollo, Hungaria, akan mendiskusikan sanksi sesegera mungkin," katanya.

Upaya untuk mengungsikan ribuan warga Eropa yang terjebak di Libya akan dibincangkan dalam pertemuan tingkat menteri itu, yang akan dihadiri pemimpin NATO Anders Fogh Rasmussen, yang menawarkan "jasa keamanan" dari pakta pertahanan atlantik utara itu. "Diperkirakan antara 2.000 hingga 3.000 warga negara Uni Eropa masih terjebak di Libya pada Kamis," kata Ashton.

Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa itu menambahkan bahwa ia telah merundingkan situasi di Libya dengan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon dan sejumlah pejabat Gedung Putih.

Ia juga berbicara tentang rencananya untuk berbincang dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Jumat, kemudian bertemu pada Senin guna menyerempakkan langkah yang kita lakukan di Uni Eropa dengan apa yang terjadi di komunitas internasional.

Ashton mengatakan bahwa belum ada diskusi tentang sebuah misi militer di Libya.

"Saya rasa saat ini belum ada pembicaraan apapun tentang aksi militer di Libya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika