REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon tentang keprihatinan Indonesia terhadap masalah Libya. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa,  masalah di Libya berbeda dengan situasi negara-negara Timur Tengah lainnya karena adanya ancaman kepada warga sipil dari otoritas Libya sendiri.

Menurut Marty , presiden menekankan pada situasi yang memprihatinkan, diharapkan ada upaya perlindungan khusus terhadap warga sipil yang tidak berdosa.

"Surat telah disampaikan kepada Sekjen PBB pada Sabtu dan pada Ahad DK PBB bersidang untuk mengambil langkah pengenaan sanksi selain memberikan perlindungan bagi warga sipil yang tidak berdosa," katanya.

Marty menambahkan bahwa sudah terdapat keputusan dari DK PBB pada Ahad yang bersifat mengikat kepada seluruh anggotanya.

Tentang evakuasi WNI di Libya, akan terus dilakukan, katanya.  "Kami memastikan bahwa keseluruhan proses evakuasi ini berjalan lancar," kata Marty. "Kendala yang dihadapi oleh warga negara asing dan warga Libya pada umumnya tentunya karena keadaan yang tidak menentu dan memprihatinkan serta penumpukan di bandara udara juga memakan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan pengungsian gelombang pertama harus tertunda beberapa jam."

Negara Afrika utara, Libya saat ini sedang mengalami unjuk rasa masal yang menuntut reformasi terhadap 42 tahun kepemimpinan penguasa Moammar Gaddafi.  Kerusuhan di Libya merupakan rambatan dari beberapa unjuk rasa di Afrika utara yang diawali oleh Tunisia dan Mesir dimana unjuk rasa masal di negara itu berhasil menggulingkan para presidennya. Tunisia berhasil menurunkan Zine El Abidine Ben Ali dan rakyat Mesir berhasil menggulingkan Hosni Mubarak dari kekuasaannya.

Hingga Senin, Badan Pengungsi PBB mengatakan bahwa hampir 100 ribu orang yang sebagian besar merupakan imigran asing telah melarikan diri dari Libya menuju negara-negara tetangga seperti Mesir, Tunisia maupun Yunani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika