REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan evakuasi WNI gelombang kedua akan diberangkatkan dari Tripoli menuju Tunisia sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Selasa (1/3). "Menurut rencana, sekitar 216 warga negara kita yang ada di Libya akan diterbangkan menuju Tripoli malam ini pukul 19.00 waktu setempat," kata Menlu Marty di Jakarta.

Jumlah WNI yang akan dievakuasi melalui Tunisia, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene bisa bertambah. "Yang sudah terdaftar sebanyak 216 orang, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah WNI yang ingin meninggalkan Libya," kata Tene.

Marty mengatakan pemerintah memberikan fasilitas bagi WNI yang hendak pulang ke Indonesia karena merasa tidak aman akan keadaan negara tersebut. "Kita (pemerintah) akan terus memfasilitasi warga negara kita yang ingin meninggalkan Libya. Namun demikian, bagi mereka yang tidak ingin meninggalkan negara tersebut akan tetap mendapat perlindungan," katanya.

Marty menambahkan, alasan WNI yang tidak ingin meninggalkan Libya untuk evakuasi dikarenakan mereka masih menunggu perkembangan situasi negara yang terletak di Afrika Utara itu. Menlu juga mengimbau WNI yang masih berada di Libya untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi di negara tersebut.

"Pemerintah RI sekali lagi mengimbau seluruh WNI yang ada di Libya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari demonstrasi, sementara proses evakuasi akan terus dilakukan," katanya.

Terkait dengan kesimpangsiuran berita bahwa RI memutuskan hubungan bilateral dengan Libya, Marty membantah bahwa hal itu tidak benar. "Indonesia terus menjalin hubungan diplomatik dengan Libya dan terus memantau untuk memastikan bahwa kepentingan nasional RI tidak terganggu dengan adanya konflik di negara tersebut," tegasnya.

Dia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan surat kepada PBB terkait dengan kekacauan yang terjadi di Libya. "Presiden RI sudah menulis surat kepada Sekjen PBB pada Jumat (25/2) dan menyampaikan keprihatinan Indonesia atas apa yang terjadi di Libya. Apa yang terjadi di Libya adalah akibat dari otoritas yang dibuat sendiri oleh presidennya yang mengakibatkan keselamatan warga sipil terancam. Untuk itu, harus ada upaya dari PBB untuk melindungi warga sipil, baik warga negaranya maupun warga asing," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika