REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Italia Roberto Maroni pada Rabu mengulangi peringatannya tentang 1,5 juta orang yang berusaha untuk mengungsi dari Libya, dan mungkin akan menuju Italia.
"Ada 1,5 juta pengungsi ilegal di Libya, yang saat ini mengungsi ke barat (Tunisia) dan timur (Mesir), namun saya perkirakan mereka juga akan mengarah ke utara, menuju Italia," katanya kepada parlemen. "Pemeriksaan kepolisian di wilayah perbatasan Libya kini sudah tidak ada," katanya.
Lebih dari 100.000 orang telah mengungsi dari Libya untuk melarikan diri dari tindakan keras para abdi setia Gaddafi yang telah menyebabkan 1.000 orang tewas, menurut perkiraan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Maroni yang merupakan anggota Liga Utara, sebuah kelompok anti imigrasi yang populer, mengutip jumlah yang sama 1,5 juta jiwa migran dan pengungsi dalam pernyataannya kepada para menteri dalam negeri Uni Eropa di Brussel pekan lalu.
Namun beberapa menteri skeptis terhadap peringatan tentang membanjirnya imigran dari Afrika itu. "Tidak ada aliran pengungsi saat ini, jangan memprovokasi dengan membicarakan hal itu," kata Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere saat itu.
Dinas Manajemen Perbatasan Uni Eropa, Frontex, mengatakan aliran pengungsi tersebut sifatnya hanya sporadis. "Untuk saat ini, pemberangkatan imigran belum marak lagi, namun semuanya masih bergantung pada perkembangan krisi di Libya dan ada tanda tanya besar tentang hal itu," kata Maroni kepada para wakil rakyat Italia pada Rabu.
Gelombang imigrasi dimulai sejak revolusi Tunisia yang menggulingkan orang kuat Zine El Abidine Ben Ali pada Januari, hingga kemudian semakin besar setelah pergolakan politik populer di Mesir yang menurunkan rezim Hosni Mubarak di Mesir.
Italia telah mendapat limpahan 6.000 imigran dari Tunisia sejak awal tahun ini.
Sedikit-dikitnya 350 warga Tunisia tiba pada tengah malam di pulau Lampedusa, Italia, menurut pejabat setempat pada Rabu, setelah cuaca buruk selama sepekan menunda keberangkatan mereka dari negeri asalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika