REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk melakukan pembaharuan nota kesepahaman. Tujuannya, untuk melakukan peningkatan revitalisasi, menghidupkan kembali kerja sama yang sudah ada antara kepolisian Filipina dan Indonesia. Didalamnya, ada kesepakatan untuk saling bertukar data guna memerangi dan melumpuhkan kelompok-kelompok tertentu yang diduga terkait dengan jaringan teroris.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Benigno Aquino kedepannya, akan saling bertukar informasi dan data intelijen, sebagai salah satu cara untuk menghentikan kegiatan kelompok-kelompok tertentu yang diduga terkait dengan jaringan teroris. "Kerja sama menghadapi terorisme penting karena kedua negara adalah negara yang menghadapi ancaman terorisme," kata SBY.
Oleh karena itu, selain masing-masing negara menjalankan usaha pengamanan di lingkup nasionalnya, kerjasama juga dianggap penting untuk dilakukan. Apalagi, tambah Presiden, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada network terorisme baik tingkat regional maupun global. Karenanya, kedua pemerintah merasa berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan itu.
Presiden menegaskan, ada hubungan yang tegas antara jaringan teroris di Indonesia dan jaringan di Filipina dan negara lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku teror di Indonesia berasal dari negara lain. "Terorisme itu memiliki jaringan regional, global dan nasional. Di Asia Tenggara, pelaku teror juga memiliki mobilitas tinggi," kata SBY.
Ia juga berharap, pimpinan negara-negara di Asia Tenggara sama-sama berjuang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi para pelaku teror untuk berlindung di Indonesia, maupun di negara-negara lainnya. Sementara itu, Presiden Benigno S. Aquino II menegaskan, Filipina dan Indonesia adalah dua negara yang memiliki banyak kesamaan. Salah satunya, kedua negara sama-sama mengalami ancaman teror.
Karenanya, ia sepakat untuk memperkuat kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen. Bahkan, Aquino juga menginginkan kerja sama yang kuat di wilayah perbatasan maritim, sehigga bisa memperkecil kemungkinan mobilitas para pelaku tindak pidana terorisme. "Pembatasan akan mempercepat pemutusan migrasi para pelaku teror dari satu negara ke negara lainnya," tutup Aquino.
Ikuti Whatsapp Channel Republika