REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Sebuah sumber menyatakan, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menegaskan pada KTT Uni Eropa ia akan mengusulkan "serangan terbatas" di titik yang merupakan sumber dari operasi yang paling mematikan pasukan Qaddafi. Ketiga situs yang dipertimbangkan adalah markas komando Qaddafi Bab Al-Azizia di Tripoli, sebuah pangkalan udara militer di Sirte, timur Tripoli, dan satu lagi di Sebha di selatan Libya.
Menteri pertahanan NATO bertemu di Brussels pada hari Kamis. Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan aliansi siap untuk bertindak jika ada mandat yang jelas. Washington ingin setiap tindakan militer untuk berada di bawah bendera NATO, dengan dukungan regional Arab. Kantor Sarkozy menolak untuk mengkonfirmasi klaim tentang proposal serangan udara.
Di Tripoli, pemerintah Libya mengecam keputusan Prancis Kamis untuk mengakui pemberontak Libya dan memperingatkan bahwa tindakan itu dapat menyebabkan putusnya hubungan diplomatik.
"Itu melanggar hukum, tidak sah dan provokasi terhadap sebuah negara merdeka anggota Perserikatan Bangsa-bangsa," kata Wakil Menteri Luar Negeri Khaled Kaaim pada konferensi pers di Tripoli, demikian AFP melaporkan.
"Semua opsi di meja mengenai tanggapan kami. Kami menunggu pernyataan resmi. Jika pemerintah Prancis tetap melakukannya, kami tidak melihat kemungkinan lain kecuali memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis," katanya.
Kaaim menyatakan tindakan Prancis itu "membenarkan sanksi menurut hukum internasional" dan bertentangan dengan prinsip-prinsip republik Prancis.
"Seperti anda tahu, seperti dikonfirmasikan pada kami melalui keraguan, ada perjanjian di antara beberapa negara Barat ... untuk bertindak melawan kami, untuk membagi-bagi Libya," katanya.
Kaaim juga menuduh Prancis dan Amerika Serikat telah melanggar aturan kekebalan diplomatik, menuduh bahwa Paris telah menahan dan menanyai dua utusan Libya.
Prancis sebelumnya Kamis menjadi negara pertama yang mengakui oposisi Libya sebagai wakil sah rakyat Libya, beberapa pejabat di Paris mengatakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika