REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang memprioritaskan perempuan dan anak yang terkena dampak gempa dan tsunami di negara tersebut.
"Kami sudah melakukan kontak dengan pihak KBRI di Jepang terkait dengan perempuan dan anak WNI yang terkena dampak gempa dan tsunami di sana," kata Linda Gumelar di Jakarta, Senin (14/3). Pernyataan tersebut disampaikan menteri usai membuka "Seminar Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan" yang dihadiri oleh mantan Menteri Pertahanan Finlandia Madame Elisabeth Rehn di Balai Kartini, Jakarta, Senin.
Menteri menjelaskan pihaknya melakukan kontak dengan pihak KBRI di Jepang untuk memastikan kondisi WNI yang berada di sana dalam kondisi baik, khususnya perempuan dan anak-anak. "Saya sangat merasa prihatin dengan bencana tersebut dan saya ingin memastikan anak-anak dan perempuan WNI yang berada di negara tersebut dalam kondisi yang aman," katanya.
Menteri juga meminta pihak KBRI untuk melakukan program pemulihan trauma bagi anak-anak dan perempuan WNI yang terkena dampak bencana. "Tentunya anak-anak dan para perempuan yang terkena dampak gempa dan tsunami merasa trauma. Karena itu, program pemulihan harus dibuat,'' katanya.
Menteri juga menambahkan kementeriannya akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terkait program pemulihan trauma pascabencana tersebut. "Jika perlu, kita bisa mengirimkan tim trauma healing dari Indonesia ke sana. Tetapi, hal tersebut perlu kami koordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian dan lembaga terkait," katanya.