REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Palestina berusaha menggalang pengakuan dunia internasional atas kemerdekaannya dan menetapkan September 2011 sebagai tenggat waktu usaha tersebut, demikian pernyataan tertulis Presiden Palestina Mahmoud Abbas. "Kami menganggap bulan September sebagai tenggat waktu usaha kami untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional bagi negara Palestina yang merdeka," kata Presiden Abbas yang dibacakan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz N. Mehdawi dalam seminar pada Selasa (15/3).

Seminar tersebut bertajuk 'Upon Approaching the Independence of Palestine' yang diselenggarakan oleh Perum LKBN ANTARA bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yordania dan Kantor Berita Palestina WAFA. Lebih lanjut Presiden Abbas mengatakan bahwa Palestina tidak bermaksud menjadikan pernyataan itu sebagai langkah unilateral namun diharapkan dilanjutkan dalam bentuk kesepakatan antara dua pihak yaitu Palestina dan Israel.

"Namun bila proses negosiasi terus terhambat, kami tidak punya pilihan selain meminta kepada Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar agar menghasilkan resolusi internasional yang membuka jalan kemerdekaan Palestina dan penghentian penjajahan Israel selama 43 tahun," tambahnya.

Menurut Abbas, permintaan Palestina sudah jelas yaitu rakyat Palestina ingin menghentikan penjajahan di tanah mereka, hidup dengan bebas di tanah air yang berdaulat, aman dan merdeka. "Atas keinginan yang mulia itu, kami telah berjuang dalam perang yang mengorbankan ribuan martir ditambah pertempuran damai di meja perundingan mulai 1993 lewat Perjanjian Oslo," ungkapnya.

Ia menyebutkan meski beberapa putaran perundingan tidak membuahkan hasil, Palestina siap untuk melanjutkan perundingan namun menganggap bahwa pemerintah Israel yang mengorbankan proses perdamaian terutama dengan pelaksanaan pembangunan permukiman. "Wajah Israel sebenarnya terungkap, Israel ingin proses perdamaian sebagai tameng atas pembangunan permukimannya bagi warga Yahudi di Yerusalem dan di saat yang sama mengunci rakyat kami dalam pengepungan di Gaza dan menyerang tanah kami," katanya.

Abbas berkeras bahwa negosiasi damai adalah satu-satunya jalan untuk mencapai negara yang merdeka dengan wilayah negara sesuai perbatasan wilayah pada 1967 dengan Yerusalem timur sebagai ibu kota dan penyelesaian masalah pengungsi berdasar resolusi PBB 194. "Namun melihat penolak Israel maka kami memutuskan untuk mendekati komunitas internasional agar dapat mempercepat proses perdamaian dengan meminta tanggung jawab mereka serta membuat Israel mematuhi hukum internasional," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, diplomat senior Makarim Wibisono mengatakan bahwa bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina merupakan kepentingan nasional utama. "Alasannya adalah karena menjadi amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan negara-negara Timur Tengah, termasuk Palestina adalah pihak yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia," kata Makarim.

Pembicara dalam seminar tersebut selain Makarim Wibisono adalah rektor Universitas Al-Isra Yordania, Prof. Numan Elkhateb, pemimpin organisasi 'Jordanian Writers Association' Omar M.N. Al-Armouti, Editor senior WAFA Hisham M.A. Abdallah, dengan Dirut LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf sebagai moderator. Seminar juga dihadiri oleh Dubes Indonesia untuk Yordania Zaenul Bahar Noor dan beberapa diplomat negara sahabat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika