REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Haris Munandar menyatakan bahwa pekerjaan rumah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai penyatuan mata uang ASEAN adalah harmonisasi kebijakan ekonomi. "Harus ada jaminan bahwa kebijakan ekonomi terutama moneter dan fiskal di antara negara-negara anggota harmonis," kata Haris di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, Jumat (18/3).
Ia menyebutkan, harus ada semacam institusi yang menjamin adanya harmonisasi kebijakan antar negara setiap saat. Haris mencontohkan, harmonisasi kebijakan itu misalnya defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari tiga persen. "Kalau ada negara yang defisit anggarannya lebih dari tiga persen maka hal itu akan memberi tekanan kepada kelompok negara itu," katanya.
Haris mencontohkan, penyatuan mata uang Eropa dalam Euro. Saat Yunani mengalami krisis, jika negara itu masih memiliki mata uang sendiri, bisa membiarkan pelemahan nilai tukar mata uangnya untuk mendorong ekspor. "Ini tidak bisa dilakukan karena mata uang Yunani sudah sama dengan Eropa," kata Haris yang juga Asisten Gubernur Bank Indonesia.
Ia menyebutkan, penyatuan mata uang ASEAN akan menghadapi kendala besar karena heterogenitas negara-negara ASEAN. "Mata uang Indonesia beda dengan Kamboja, demikian juga Singapura dengan Laos, belum lagi struktur pasar yang sangat berbeda," katanya.
Haris menyebutkan, berbagai agenda terus digelar untuk mencapai terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. "Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 tidak langsung bisa diikuti dengan penyatuan mata uang, perlu tahapan yang lebih panjang dan kemauan politik," kata Haris.
Sementara itu mengenai inflasi, Haris mengatakan, upaya menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah akan lebih sulit dibanding menurunkan inflasi dari tingkat tinggi ke rendah. Ia mencontohkan, menurunkan inflasi dari angka 6,0 persen ke 4,0 persen akan lebih sulit dibanding menurunkan inflasi dari angka 10 persen ke 8,0 persen.
"Lebih sulit karena tidak hanya aspek moneter yang diperhatikan tetapi juga faktor lain seperti distribusi, struktur pasar, dan lainnya," kata Haris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika