REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Pemerintah Jepang Rabu meminta warganya untuk tidak makan 11 jenis sayuran yang ditanam dekat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Daiichi Fukushima yang dihantam gempa di Jepang timur laut, setelah kadar radioaktif ditemukan jauh melampaui batas aman.
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan mengatakan, konsumen harus menghindari makan sayuran yang berpotensi terkontaminasi yang tumbuh di PLTN yang lumpuh itu, termasuk brokoli, kubis, bayam, dan kembang kol.
Peringatan itu muncul setelah kementerian-kementerian tersebut melakukan konsultasi-konsultasi dengan Komisi Keselamatan Nuklir Jepang. Kementerian itu mengatakan, sayuran-sayuran tersebut tidak boleh dikonsumsi untuk sementara waktu dan mencatat bahwa Federasi Asosiasi Koperasi Pertanian Nasional telah menghentikan pengiriman produk-produk berpotensi terkontaminasi itu mulai Senin.
Menurut departemen kesehatan, mengkonsumsi 100 gram sayuran yang paling terkontaminasi selama 10 hari adalah setara dengan menelan setengah jumlah radiasi seseorang yang akan terpapar dalam lingkungan alam dalam satu tahun. Lebih dari 160 kali standar keselamatan caesium radioaktif yang terdeteksi dalam sayuran daun yang dikenal sebagai "kukitatena," menurut tes, sama dengan tingkat yodium radioaktif tujuh kali di atas batas aman di Prefektur Fukushima.
Prefektur ini telah diinstruksikan untuk menahan diri dari mengkonsumsi dan mengirimkan lobak dan sayuran daun hijau serupa yang tumbuh di prefektur termasuk, "shinobufuyuna," "santona", "chijirena, "kosaitai" dan "aburana". Prefektur Fukushima sebelumnya telah menerima perintah resmi dari pemerintah untuk menghentikan semua pengiriman peterseli dan susu mentah.
Pada Rabu tetangga prefektur Ibaraki menerima perintah yang sama untuk menghentikan pengiriman susu mentah dan peterseli. Sebelumnya, jejak zat radioaktif telah terdeteksi dalam air kran di sembilan prefektur setelah kebocoran radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang bermasalah Daiichi Fukushima, menurut media lokal Senin, mengutip data pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika