REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Majelis Konstituen Venezuela pada Selasa (2/4) melucuti kekebalan parlemen Juan Guaido. Keputusan tersebut sekaligus melicinkan jalan kemungkinan penangkapan dan penghukuman pemimpin oposisi Venezuela tersebut.
Majelis Konstituen Venezuela mengadakan pertemuan atas permintaan Maikel Moreno --Presiden Pengadil Tinggi Kehakiman (TSJ). Mereka menggelar rapat untuk membahas rencana pelucutan kekebalan Guaido dari hukuman, demikian laporan kantor berita Turki, Anadolu yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Usul itu disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota parlemen.
Guaido, pemimpin Majelis Nasional Venezuela, dituduh melakukan pelanggaran larangan perjalanan yang diberlakukan atas dirinya dengan mengunjungi Kolombia. Ia melakukan perjalanan ke sana sehari sebelum satu upaya dilancarkan untuk membawa "bantuan kemanusiaan yang disediakan AS" ke Venezuela pada 23 Februari.
Guaido belakangan mengunjungi Brasil, Paraguay, Argentina, dan Ekuador sebelum kembali ke Venezuela pada 4 Maret. Ia tak mengalami kesulitan untuk masuk kembali ke negeri tersebut.
Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Presiden Nicolas Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.
Ketegangan meningkat ketika Guaido mengumumkan diri sebagai penjabat presiden pada 23 Januari. Tindakan itu didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin. Turki, Rusia, Cina, Iran, Bolivia, dan Meksiko telah memberi dukungan kepada Maduro.