REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Kamar Dagang dan Industri Kashmir (KCCI) menyatakan, Kashmir mengalami kerugian ekonomi lebih dari 2,4 miliar dolar AS sejak Pemerintah India mencopot status khusus wilayah tersebut. Kerugian ekonomi diperparah dengan dibatasinya akses jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan pembatasan jam malam.
"Dalam 120 hari terakhir kami telah melihat bagaimana setiap sektor telah berdarah-darah. Kami khawatir krisis ini akan semakin meningkat pada 2020," ujar Presiden KCCI, Sheikh Ashiq Ahmed.
Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut Pasal 370 Konstitusi India yang mengatur tentang status istimewa Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus. Sejak saat itu, pemerintah India memberlakukan peningkatan keamanan dan memutus jaringan telekomunikasi serta internet. Akibatnya, ruang gerak warga yang tinggal di lembah Kashmir menjadi terbatas.
Sebagian penutupan akses kini mulai dibuka. Namun, akses internet sebagian masih diblokir. KCCI melaporkan, sejumlah sektor yang secara langsung bergantung pada internet seperti teknologi informasi dan e-commerce telah menurun drastis sejak penutupan akses dimulai pada awal Agustus.
“Pemerintah India membenarkan keputusannya dengan dalih mengembangkan Kashmir. Kerugian yang ditanggung oleh penduduk setempat adalah akibat langsung dari keputusan pemerintah. Pemerintah federal harus memberikan kompensasi kepada kami," kata Ahmed.
KCCI merupakan wadah bagi lebih dari 1.500 pemilik bisnis skala besar, pedagang komoditas, dan eksportir. Dalam melakukan survei, KCCI harus mengirim staf untuk bertemu pedagang dan pengusaha secara langsung karena sambungan telepon tidak beroperasi.
Sektor pariwisata paling terpukul akibat pembatasan akses tersebut. Selama beberapa dekade, pariwisata menjadi andalan ekonomi di Kashmir. Salah satu pengusaha sektor pariwisata yang terkena dampak adalah Yaseen Tuman.
Tuman memiliki rumah perahu ukir tangan di sebuah danau di kota utama Srinagar. Selama lebih dari satu abad keluarganya secara turun-temurun menggeluti bisnis rumah perahu tersebut.
Sebelum Agustus 2019, Tuman menjamu 1.100 turis. Namun, setelah Pemerintah India memberlakukan pembatasan akses, dia mengaku hanya kedatangan delapan wisatawan.
“Hanya delapan wisatawan yang datang untuk tinggal di rumah kapal saya dalam 120 hari terakhir. Sangat mengejutkan bagaimana bisnis kami runtuh,” kata Tuman.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua pertiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Selain itu, China juga mengendalikan sebagian wilayah Kashmir yang diperebutkan tersebut.
Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan berperang sebanyak tiga kali, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
