REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Negara Bagian Sabah meminta royalti minyak kepada Pemerintah Federal atau Pemerintah Persekutuan Malaysia sebagaimana tertuang  dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang juga anggota parlemen Daerah Pemilihan Kimanis Sabah Datuk Seri Panglima Anifah Haji Aman mengemukakan hal itu kepada media di Kuala Lumpur, Selasa (5/3) usai bertemu Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad.

 "Saya telah mengadakan pertemuan dan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediamannya di The Mines," katanya.

Ia menegaskan intisari utama perbincangan dirinya dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkenaan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Termasuk soal persetujuan Pemerintah Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah menurut Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) yang menjadi asas pendirian Malaysia.

"Secara konsisten saya menyatakan bahwa Pemerintah Persekutuan seharusnya melaksanakan apa yang telah dijanjikan termasuk mengembalikan hak-hak negeri Sabah di antaranya pembayaran royalti minyak atau petroleum," katanya .

Anifah juga menyatakan kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad bahwa ia tidak menghalangi sekiranya Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir Mohamad ingin melebarkan sayapnya ke negeri Sabah. Karena hal tersebut sesuai dengan norma demokrasi.

"Saya akan tetap mendukung Perdana Menteri Mahathir dan pemerintah selama pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 dilaksanakan," katanya.

Anifah menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Mahathir karena telah menerima baik segala usul yang dia utarakan kepadanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika