REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano mengatakan siap mengirim tim pengawas ke Korea Utara (Korut) untuk memeriksa program nuklirnya. Hal itu dia sampaikan saat berbicara dalam pertemuan tentang "Non-Proliferation Treaty" di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (2/4).
Amano mengungkapkan, IAEA adalah satu-satunya organisasi internasional yang memiliki kemampuan untuk memeriksa serta memverifikasi proses denuklirisasi Korut dengan cara yang tidak memihak, independen, dan objektif. "Tunduk pada persetujuan Dewan Gubernur kami, kami bisa menanggapi dalam beberapa pekan (setelah tercapai kesepakatan dengan Korut) untuk setiap permintaan mengirim inspektur kembali ke Korut," katanya, dikutip laman Voice of America.
Dia mengatakan, setiap pengiriman inspektur IAEA akan membantu implementasi perjanjian apa pun berkelanjutan. "Itu juga akan berkontribusi pada denuklirisasi Korut dengan cara yang lengkap, terverifikasi, dan tak dapat diubah, seperti yang diisyaratkan oleh berbagai resolusi Dewan Keamanan," ujar Amano.
Inspektur IAEA telah diusir dari Korut pada 2009. Karena hingga kini belum tercapai kesepakatan mutakhir perihal proses denuklirisasi, IAEA hanya memantau aktivitas nuklir Pyongyang melalui citra satelit.
Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) di Hanoi, Vietnam, untuk membahas perihal denuklrisasi. Namun pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan.
Hal itu disebabkan karena kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi. Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya.
Namun AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun. Kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.
Belum ada indikasi kapan Trump dan Kim akan bertemu lagi. Namun Gedung Putih telah menyatakan kedua negara masih berharap dapat melakukannya di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
