REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time pada tahun ini. Pria berusia 93 tahun itu digambarkan sebagagi sosok ‘kuda perang tua yang tangguh’ dan mempesonakan setelah berjuang dalam kampanye yang melelahkan.
Editor yang menulis ringkasan profil untuk Mahathir, Clare Rewcastle Brown menuturkan dalam tulisannya bahwa tidak perlu muda untuk melawan kekuasaan. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia dengan dukungan rakyat negara itu setelah adanya kasus korupsi yang melibatkan Najib Razak.
Saat menjabat sebagai perdana menteri, Najib mendapat tuduhan dalam kasus korupsi 1MDB. Ia kemudian menghadapi tiga tuntutan pelanggaran kepercayaan, satu tuntutan pelanggaran kekuasaan, dan tiga tuntutan pencucian uang yang melibatkan dana sebesar 42 juta ringgit Malaysia di SRC International, bekas unit usaha 1MDB.
Dari sana, Mahathir mengumpulkan banyak orang, menyatukan kelompok-kelompok pemilih untuk kembali mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin negara. Ia juga berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada mantan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim (71).
Warga Malaysia kemudian percaya untuk kembali memilih Mahathir, yang terbukti dari hasil pemilihan negara itu pada 2018. Ia yang saat itu sudah berusia 92 tahun menorehkan sejarah sebagai perdana menteri tertua di negara itu. Sesuai dengan janji, beberapa hari setelah kemenangannya, Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara.
Mahathir saat ini berupaya memenuhi janji-janji selama kampanye, yang utamanya adalah untuk meringankan beban rakyat. Salah satu gagasannya adalah menghapuskan pajak barang dan jasa dalam tempo 100 hari pertama, menjawab keluhan rakyat Malaysia yang mengeluhkan peningkatan biaya hidup dengan pemberlakuan pajak tersebut.
Selain Mahathir, Time juga memasukkan nama-nama sejumlah pemimpin negara yang dinilai membawa pengaruh besar pada tahun ini. Diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dan Presiden Cina Xi Jinping.