REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI DAW -- Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mendesak Pemerintah Myanmar bertindak untuk menangani proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Hal itu dia utarakan setelah melakukan kunjungan selama lima hari ke Myanmar yang berakhir pada Jumat (24/5).
Selama kunjungannya, Grandi melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Maungdaw yang terletak di bagian utara Negara Bagian Rakhine. Dia bertemu dengan etnis Rohingya dan komunitas minoritas lainnya. Tantangan, kebutuhan, dan harapan menjadi topik yang mereka bicarakan.
Para penduduk Rohingya yang ditemui Grandi mengeluhkan tentang kesulitan mereka untuk bekerja dan mengakses pendidikan tinggi. Status kewarganegaraan mereka pun tak kunjung jelas hingga saat ini.
Keluhan-keluhan mereka merupakan faktor mengapa para pengungsi Rohingya di Bangladesh masih enggan dipulangkan ke Rakhine. Mereka menganggap jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka di sana belum dijamin otoritas Myanmar.
Grandi juga sempat mengunjungi desa Rohingya yang menjadi sasaran operasi militer Myanmar pada Agustus 2017. Desa tersebut telah berubah menjadi hamparan tanah yang ditumbuhi alang-alang. Belum ada proyek infrastruktur yang digarap kembali di daerah tersebut.
Dilaporkan laman Daily Star, pada Kamis lalu, Grandi juga sempat melakukan pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan pejabat senior lainnya. Kesempatan itu dia manfaatkan untuk menyampaikan keluhan komunitas minoritas di Rakhine.
Dia menekankan perlunya solusi berkelanjutan, aman, dan sukarela untuk masalah mereka dalam konsultasi penuh dengan masyarakat terkait. Grandi pun menandatangani nota kesepahaman dengan Departemen Manajemen Bencana Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan, dan Permukiman Kembali. Di dalamnya mencakup kegiatan UNHCR yang lebih luas di seluruh Myanmar.
Grandi berkomitmen melanjutkan keterlibatan UNHCR untuk membantu membangun kepercayaan bahwa etnis Rohingya yang saat ini berada di Bangladesh membutuhkan kepulangan mereka ke desanya di Rakhine dengan aman serta sukarela.
Pada Agustus 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan menggantungkan hidup pada bantuan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
