Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Menlu Jerman Temui Presiden Iran

Senin 10 Jun 2019 22:00 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Israr Itah

Heiko Maas

Heiko Maas

Foto: Reuters/Thomas Peter
Dalam pertemuan itu, Rouhani didampingi Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani di Teheran pada Senin (10/6). Prospek kesepakatan nuklir yang disepakati pada 2015 atau dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) menjadi topik utama yang mereka bahas. 

Baca Juga

Dalam pertemuan itu, Rouhani didampingi Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Menurut Zarif, dia, Rouhani, dan Maas telah mengadakan pembicaraan serius untuk menyelamatkan JCPOA. 

"Teheran akan bekerja sama dengan penandatangan Uni Eropa dari kesepakatan untuk menyelamatkannya," ujar Zarif, dikutip laman Aljazirah

Maas sendiri mengutarakan hal serupa. "Jerman, Prancis, dan Inggris, menyerukan untuk mendukung kesepakatan (nuklir) dan kami memenuhi komitmen kami. Kami melakukan yang terbaik untuk mencegah kegagalan kesepakatan," kata dia. 

Maas pun mengungkapkan bahwa sistem pembayaran Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) yang digunakan untuk menghindari sanksi AS saat melakukan bisnis dengan Iran telah siap digunakan. "Ini adalah instrumen jenis baru sehingga tidak mudah untuk mengoperasionalkannya. Tapi semua persyaratan formal sudah ada sekarang, jadi saya berasumsi kita akan siap menggunakannya dalam waktu dekat," kata dia. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan negaranya siap mempertimbangkan menjalin negosiasi dengan AS jika negara tersebut berhenti melakukan 'terorisme ekonomi' terhadap Teheran.

"Kami akan memikirkan retorika dan kata-kata ketika mereka disertai tindakan dan perubahan sikap. Contoh terbaik adalah pengurangan rasa sakit serta penderitaan rakyat Iran yang disebabkan tekanan ilegal dan ditargetkan Pemerintah AS terhadap Iran," ujarnya. 

JCPOA mulai goyah saat AS memutuskan hengkang pada Mei 2018. Setelah menarik diri dari kesepakatan itu, Washington kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. 

Sejak saat itu, AS mendorong Iran agar bersedia merundingkan kembali ketentuan dalam JCPOA. Namun Iran menolak dan mendesak Eropa agar melindungi aktivitas perekonomiannya dari sanksi AS. 

Bulan lalu, Iran telah menangguhkan beberapa komitmennya dalam JCPOA, termasuk perihal pengayaan uranium. Teheran berjanji akan melanjutkan langkah tersebut jika Eropa gagal melindungi perdagangannya dari sanksi AS dalam tempo 60 hari. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA