REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI DAW -- Parlemen Myanmar pada Selasa (15/3), memilih Htin Kyaw sebagai presiden baru negara tersebut. Dengan kemenangan ini, Htin Kyaw menjadi presiden sipil pertama Myanmar setelah lebih dari 50 tahun di bawah kekuasaan militer.

Dilansir BBC News, Htin Kyaw merupakan sekutu terdekat pemimpin National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi. Menurut konstitusi, Suu Kyi dilarang mencalonkan diri sebagai presiden, karena status kewarganegaraan suami dan anak-anaknya.

Namun, Suu Kyi telah bersumpah untuk ikut menjalankan pemerintahan melalui presiden proxy. Untuk itu NLD menominasikan Htin Kyaw untuk peran tersebut. Selama ini Htin Kyaw menjalankan badan amal yang didirikan Suu Kyi dan telah masuk dalam lingkaran dalam orang kepercayaan Suu Kyi sejak 1990-an.

"Hasil hari ini karena cinta warga untuknya. Ini adalah kemenangan adikku Aung San Suu Kyi," ujar Htin Kyaw kepada Reuters pascapemungutan suara.

Htin Kyaw mengamankan 360 dari 652 kertas suara di parlemen. Sementara di posisi kedua ditempati sekutu dekat mantan pemimpin junta Than Shwe, Myint Swe yang meraih 213 suara dan akan menjadi wakil presiden pertama. Di tempat ketiga juga berasal dari NLD yakni Henry Van Tio yang meraih 79 suara dan akan mengambil posisi sebagai presiden kedua.

Suu Kyi yang menjadi anggota parlemen pertama yang memilih, bertepuk tangan dan tersenyum setelah hasilnya diumumkan. Mantan anggota NLD Zaw Min, mengatakan jika Suu Kyi mencalonkan Htin Kyaw itu jelas menunjukkan ia adalah orang yang paling dipercaya Suu Kyi.

"Jika orang semacam ini memimpin negara, itu juga akan berpengaruh positif pada orang-orang di negara ini," katanya.

Suu Kyi selama ini ingin melakukan demilitarisasi politik di Myanmar. Tetapi untuk melakukannya ia perlu dukungan dari militer itu sendiri.

Untuk itu meski NLD meraih kursi mayoritas di parlemen Myanmar pascapemilihan 8 November lalu, militer Myanmar masih memegang 25 persen kursi di parlemen. Militer juga mengamankan tiga kementerian berdasarkan konstitusi, serta memiliki hak veto atas amandemen konstitusi. Hal itu dipandang cukup untuk membatasi ruang lingkup potensi reformasi Suu Kyi.

Htin Kyaw akan mengambil alih pemerintahan dan menyusun kabinet setelah masa jabatan Presiden Thein Sein secara resmi berakhir pada 1 April. Namun tiga pos penting seperti menteri dalam negeri, menteri pertahanan dan menteri keamanan perbatasan akan dipilih oleh kepala angkatan bersenjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika