REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA--Turki mengancam mundur dari kesepakatan dengan Uni Eropa untuk membendung aliran pengungsi dan migran ke Uni Eropa jika blok tersebut tidak memberikan bebas visa wisata bagi Turki.
Akses bebas visa ke Uni Eropa merupakan hadiah utama dalam kolaborasi Turki dalam memangkas masuknya pengungsi dan migran ke Eropa. Sayangnya, bebas visa ini telah dikenakan penundaan karena sengketa undang-undang Turki dan tindakan keras turki setelah kudeta yang gagal.
Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan kepada harian Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitun, perjanjian membendung aliran pengungsi telah dilakukan karena tindakan sangat serius yang diambil Turki.
"Tapi semua itu tergantung pada pembatalan persyaratan visa bagi warga kami, yang juga merupakan item dalam perjanjian 18 Maret," kata Cavusoglu dalam rilis dilansir dari Aljazirah, Senin (1/8).
Baca: 11 Tentara yang Coba Culik Erdogan Saat Kudeta Ditangkap
Saat ini Turki sedang menunggu tanggal yang tepat untuk pembebasan visa dari Uni Eropa. "Ini bisa jadi awal atau pertengahan Oktober, tapi kami menunggu tanggal tertentu," lanjut dia.
Perjanjian Uni Eropa-Turki dirancang untuk menghentikan arus pengungsi dan migran dengan mendeportasi mereka kembali ke Turki dari Yunani dan memungkinkan sejumlah pengungsi Suriah untuk berpartisipasi dalam program relokasi dari Turki ke Uni Eropa.
Kesepakatan itu banyak dikritik kelompok kemanusiaan dan organisasi hak asasi, banyak yang mengklaim hal itu melanggar hukum internasional.
Pada Juni, Dokter Lintas Batas (MSF) mengatakan akan menolak semua dana dari Uni Eropa sebagai protes atas perjanjian. MSF menerma 63 juta dolar AS, sekitar delapan persen dari total anggaran dari lembaga Uni Eropa dan 28 negara anggotanya tahun lalu.
"Kami tidak bisa menerima dana dari Uni Eropa atau negara-negara anggota sementara pada saat yang sama mengobati para korban kebijakan mereka. Sesederhana itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
