Jumat 17 Mar 2017 16:33 WIB

Trump-Wakil Putra Mahkota Saudi Bahas Gerakan IM dan Usamah Bin Ladin

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud.
Foto: AP
Wakil Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Isu ekstrimisme wilayah Timur Tengah menjadi topik pembahasan Presiden AS Donald Trump dengan Wakil Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Kamis (16/3). Mereka mendiskusikan tentang hubungan Alqaidah pimpinan Usamah bin Ladin dengan Ikhwanul Muslimin.

Ini merupakan pertemuan pertama antara Arab Saudi dengan pemerintahan baru AS. Keduanya membahas sejarah serangan teror yang pernah dilakukan oleh bin Ladin.

"Ini tentang aksi pemimpin Alqaidah, Usamah bin Laden. Dan wakilnya, Al-Zawahiri, dalam sebuah pidato pernah mengatakan bahwa Usamah merupakan salah satu anggota Ikhwanul Muslimin, karena ia adalah mahasiswa perguruan tinggi. Al-Zawahiri sendiri adalah juga anggota Ikhwanul Muslimin," ujar seorang penasihat senior Pangeran Mohammed bin Salman, seperti dikutip Al-Arabiya.

"Al-Zawahiri menambahkan, Usamah bin Ladin menunda serangan teroris di AS lebih dari sekali yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin warga Arab Saudi untuk melakukan serangan, untuk merugikan hubungan kedua negara," kata penasihat senior itu.

Trump dan Pangeran Mohammed sepakat, kelompok teroris merekrut milisi dari Arab Saudi untuk melegitimasi diri mereka. Hal serupa juga pernah dibahas Trump dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud melalui sambungan telepon.

Baca juga, Ikhwanul Muslimin Puji Keberpihakan Erdogan.

Trump dan Raja Salman membahas masalah Ikhwanul Muslimin dan mantan pemimpin Alqaidah itu. Menurut, sebuah sumber, mereka menyebutkan bahwa Usamah bin Laden direkrut pada tahap awal dibentuknya organisasi Ikhwanul Muslimin.

Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah menyatakan organisasi Ikhwanul Muslimim sebagai kelompok teroris. Para pejabat AS dan sumber yang dekat dengan tim transisi Trump mengatakan, diskusi sedang berlangsung di pemerintahan Trump menggenai apakah AS juga harus menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dan masuk ke dalam sanksi AS.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement