Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

90 Persen Warga Filipina Dukung Perang Narkoba Duterte

Selasa 17 Oct 2017 09:06 WIB

Red: Ani Nursalikah

Ratusan pendukung Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkumpul di Rizal Park, Manila, Sabtu (25/2). Mereka mendukung perang narkoba Duterte sekaligus memperingati 31 tahun pemberontakan terhadap Ferdinand Marcos.

Ratusan pendukung Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkumpul di Rizal Park, Manila, Sabtu (25/2). Mereka mendukung perang narkoba Duterte sekaligus memperingati 31 tahun pemberontakan terhadap Ferdinand Marcos.

Foto: AP Photo/Bullit Marquez

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA --- Hampir 90 persen warga Filipina mendukung perang melawan narkotika Presiden Rodrigo Duterte meski dua pertiga di antara mereka meyakini terjadi pembunuhan di luar hukum dalam kebijakan tersebut, kata jajak pendapat pada Senin (16/10).

Ribuan warga Filipina tewas dalam kebijakan perang melawan narkotika Duterte sehingga memicu kecaman keras dari masyarakat internasional. Pegiat hak asasi manusia menuding kepolisian membunuh orang diduga menggunakan dan mengedarkan narkotika tanpa melalui pengadilan.

Kepolisian menolak tudingan itu dan mengatakan lebih dari 3.900 korban dalam gerakan melawan narkotika yang mereka jalankan, terbunuh karena melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap.

Sebanyak 88 persen dari 1.200 partisipan jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu oleh Pulse Asia, mengatakan mereka mendukung kebijakan keras Duterte tersebut. Hanya dua persen menolak dengan tegas. Sementara sembilan persen sisanya mengaku belum bisa memutuskan.

Namun, 73 persen partisipan juga meyakini terjadi pembunuhan di luar hukum, atau naik dari 67 persen dari jajak pendapat serupa pada Juni. Sekitar seperlima partisipan yakin semua pembunuhan dijalankan sesuai dengan hukum, turun dari 29 persen dari Juni.

Pembunuhan ekstra judisial adalah persoalan politik yang diperdebatkan dengan hangat di Filipina. Banyak pihak mendefinisikan konsep tersebut berbeda dengan yang sering digunakan oleh organisasi internasional atau kelompok pembela hak asasi manusia.

Pulse Asia dalam surveinya mendefinisikan konsep tersebut sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang punya otoritas, seperti polisi atau tentara, yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Kepala Kepolisian Nasional Ronald dela Rosa mengatakan para pengkritik terlalu fokus pada tudingan pembunuhan di luar jalur hukum sehingga mempengaruhi persepsi publik Filipina terhadap kebijakan presiden.

"Mereka selalu menyebut soal pembunuhan ekstra judisial untuk mempengaruhi pendapat warga," kata dia.

Juru Bicara Presiden Ernesto Abella mengatakan jajak pendapat Pulse Asia menunjukkan warga Filipina sangat mengapresiasi upaya pemerintah menghancurkan jaringan narkoba di negara tersebut.

Dia mengatakan Duterte sudah bersikap tegas terhadap pembunuhan yang tidak sesuai dengan hukum, dan sudah menjelaskan mencabut nyawa para terduga yang tidak bersenjata dan tidak melawan penangkapan tidak akan dibiarkan dan akan mendapatkan hukuman.

Pengamat politik Ramon Casiple mengatakan jajak pendapat itu menunjukkan dukungan dari warga yang merasa tingkat kriminalitas menurun. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh pihak yang terdampak oleh perang antinarkoba.

"Masyarakat yang anggotanya tewas, yang biasanya berasal dari kelompok miskin kota, semakin menentang pembunuhan itu," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA