REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional kawasan Timur Tengah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogykarta, Siti Mutia mengatakan dukungan Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk kemerdekaan Palestina konsisten sejak Presiden Soekarno.
Pendapat tersebut disampaikan Siti Mutia, untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN-AS di Sunnylands, California, AS, 15 Februari 2016.
"Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sudah sejak Presiden Soekarno, tidak ada Presiden Indonesia yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina," ujar dia.
Mutia menjabarkan bahwa dukungan-dukungan itu telah konkret, seperti izin pendirian kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Jakarta oleh Presiden Soekarno, bantuan keuangan pada zaman Presiden Soeharto, pendirian rumah sakit Indonesia yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga rencana pengangkatan konsul kehormatan untuk Palestina yang direncanaan awal tahun ini oleh Presiden Joko Widodo.
"Semua dukungan itu semakin konsisten dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata dia.
Namun, menurut Mutia, semua dukungan dan prakarsa Indonesia harus diakui belum bisa menekan Israel untuk mematuhi hukum dan kesepakatan internasional terkait Palestina serta negosiasi menuju solusi dua negara.
Di tengah Agresi Israel, Hamas dan Fatah akan Bersatu.
Mutia mengatakan kuartet mitra wicara internasional untuk Palestina, yakni PBB, Uni Eropa, Rusia, dan AS harus berupaya lebih keras untuk mengajak Israel duduk di meja perundingan dan mematuhi kesepakatan internasional terkait Palestina, dan Yerusalem pada khususnya.
Terkait Yerusalem, Mutia menyebutkan Israel telah melanggar kesepakatan tentang kependudukan, status kota suci Yerusalem, pengembalian pengungsi Palestina ke wilayah Palestina, dan penyaluran air dari tepi barat Sungai Jordan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
