REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, meyakini negara-negara Arab dan Eropa berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina. 

Dia memperkirakan negara-negara tersebut akan menolak rencana perdamaian dengan Israel yang digagas Amerika Serikat (AS) jika tak menyertakan tuntutan negaranya. 

"Tidak ada mitra di Palestina untuk (Presiden AS Donald) Trump. Tidak ada mitra Arab untuk Trump dan tidak ada mitra Eropa untuk Trump," ujar Shtayyeh pada Selasa (16/4). 

Dia menegaskan Palestina tetap berkomitmen pada pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan garis perbatasan 1967. Hal itu termasuk menetapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. 

Shtayyeh mengatakan Palestina tidak tertarik pada rencana perdamaian ekonomi meskipun saat ini negaranya sedang dilanda krisis. Kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi Palestina tak bisa dilepaskan dari peranan AS dan Israel. 

Washington diketahui telah memangkas bantuan luar negerinya untuk Palestina senilai ratusan juta dolar AS. Selain itu, AS pun telah memutuskan menghentikan kontribusinya bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). 

Sementara Israel menahan dana transfer pajak senilai puluhan juta dolar AS. Uang itu dibekukan untuk menghukum Palestina karena warganya terlibat dalam sejumlah aksi penyerangan terhadap Israel. 

"Israel adalah bagian dari perang finansial yang telah diumumkan kepada kita oleh AS. Seluruh sistem adalah untuk mencoba mendorong kita menyerah dan menyetujui proposal perdamaian yang tidak dapat diterima. Ini pemerasan finansial yang kami tolak," kata Shtayyeh. 

Pada Ahad pekan lalu, Washington Post menerbitkan sebuah laporan yang menyebut bahwa rencana perdamaian AS untuk Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, tidak akan menyertakan kemerdekaan Palestina. Laporan itu disusun dengan mengutip beberapa pejabat AS yang mengetahui tentang hal tersebut.

Karena tak menyertakan tentang kemerdekaan Palestina, sebagai gantinya AS akan melakukan investasi dan memberi sumbangan senilai puluhan miliar dolar AS untuk Tepi Barat serta Jalur Gaza. Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk yang kaya juga tak luput dari cipratan uang AS.

Kendati demikian, menurut pejabat yang dikutip Washington Post, Gedung Putih sangat menyadari bahwa ketika mereka hanya berfokus pada masalah ekonomi dan mengabaikan aspirasi politik, rencana perdamaian yang telah dirancang kemungkinan besar gagal. "Ini bukan perdamaian ekonomi. Kami menanggapi dengan sangat serius kedua aspek ini, politik, yang menangani semua masalah inti, dan ekonomi," kata pejabat tersebut.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika