REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Arab Saudi telah menegaskan akan tetap patuh pada solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Prakarsa perdamaian Arab itu dinilai sebagai solusi yang tepat untuk mengakhiri ketegangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Tetap Arab Saudi di Dewan Keamanan (DK) PBB Dr. Khalid Manzlawi pada Selasa (26/6). Ia berpidato dalam debat terbuka bertajuk "Situasi di Timur Tengah dan Afrika Utara", sebelum sidang DK PBB dilakukan.
"Rakyat Palestina telah mengalami pendudukan yang tidak adil dalam periode yang cukup panjang, kebijakan penindasan yang opresif dan rasis, serta serangan permukiman ilegal," kata Manzlawi, seperti dilaporkan laman Arab News.
Ia menegaskan, Arab Saudi masih memberi dukungan penuh terhadap Palestina. Sumbangan sebesar 50 juta dolar AS telah diberikan oleh Kerajaan kepada UN Relief and Works Agency (UNRWA), badan bantuan untuk pengungsi Palestina, saat KTT Yerusalem diadakan di Dhahran.
Manzlawi juga membahas mengenai upaya Arab Saudi dan mitra koalisinya untuk mengembalikan legitimasi di Yaman. Menurutnya, operasi militer di Yaman bertujuan untuk menyelamatkan rakyat Yaman dari cengkeraman milisi Houthi yang didukung Iran.
Iran dituduh memasok senjata kepada Houthi, termasuk rudal yang menyerang Arab Saudi dari waktu ke waktu. Manzlawi melaporkan, jumlah serangan roket terhadap Arab Saudi telah mencapai 155.
Manzlawi juga mengatakan, Arab Saudi mengecam penanaman ribuan ranjau oleh Houthi di Kota Hodeidah. Arab Saudi telah telah meluncurkan proyek senilai 40 juta dolar AS untuk pembebasan ranjau darat.
Arab Saudi mengutuk keras serangan milisi Houthi terhadap organisasi bantuan, agen, dan pekerja PBB sejak 2015, saat mereka menahan 19 kapal bantuan yang membawa 200 ribu ton turunan minyak. Mengenai masalah Suriah, Manzlawi mengatakan Arab Saudi menegaskan kembali perlunya menemukan solusi damai berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Jenewa 1 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.
Dia juga menekankan pentingnya tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi warga sipil di Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
