REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Timur Tengah LIPI, Smith Alhadarmengatakan pemerintah Iran harus menggunakan pendekatan persuasif dalam menghadapi demonsrtan di berbagai kota Iran. Jika pemerintah terus menggunakan kekerasan maka aksi demonstrasi akan semakin besar.
"Jadi pemerintah mesti membiarkan demonstrasi itu terjadi lalu mengambil jalan persuasif dengan merespon aspirasi rakyat yang marah itu sesegera mungkin dan menahan diri dari tindakan kekerasan yang sekarang ini sudah mneyebabkan korban tewas," ujar Smith saat dihubungi Republika, Rabu(3/1).
Ia mengatakan, jika korban tewas dalam demonstrasi terus bertambah maka rakyat akan semakin marah. Hal ini menyebabkan tujuan awal demonstrasi yang terkait permaslahan ekonomi akan berubah menjadi masalah politik. Dengan demikian demonstran akan berjuang untuk menjatuhkan rezim dan akan menjadi bumerang bagi elite penguasa itu sendiri.
Ia menerangkan, demonstrasi yang diakukan rakyat Iran merupakan titik puncak kemarahan rakyat karena kondisi ekonomi yang tidak mengalami perubahan. Padahal Presiden Iran Hassan Rouhani terus menjanjikan perubahan ekonomi setelah kesepakatan nuklirnya. Untuk itu pemerintah Iran tidak bisamain-main dalam menghadapi para demonstran.
Demonstrasi ini dilakukan oleh masyarakat kelas bahwah yang miskin. Kita tahu di Iran itu ada 10 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan 30 juta relatif miskin. Dan mereka inilah yang turun ke jalan disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok yang gila-gilaan. "Jadi pemerintah Iran harus mengerti kemaran rakyatnya terutama saat presiden Iran berjanji bahwa ekonomi Iran akan lebih baik, ujarnya.
Menurutnya, sulit untuk meramalkan berapa lama aksi demonstrasi tersebut akan berlangsung. Ini dikarenakan aksi demonstrasi justru terlihat semakin besar dan tidak memperlihatkan tanda-tanda akan mereda. Jika pemerintah tidak mengubah cara penangannnya massa maka aksi ini dapat berlangsung lama sampai akhirnya terjadi perubahan di elite penguasa.
Ia menambahkan, jika pemerintah tunduk pada aspirasi rakyat maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kondisi Timur Tengah. Ini dikarenakan salah satu slogan yang disampaikan demonstran dalam aksinya yaitu meminta pemerintah berhenti mendukung Gaza, terlibat di Suriah dan berhenti memberikan bantuan kepada Hizbullah Lebanon serta milisi Syiah di Irak dan Yaman.
Kalau terjadi perubahan besar di pemerintahan artinya pemerintah terpaksa tunduk kepada keputusan rakyat. "Itu memang akan berdampakpada kelemahan perjuangan Palestina karena kita tahu Iran ini salah satu negara yang tidak mengakui eksistensi Israel," katanya.
Menurutnya, keputusan Iran untuk membantu Hizbullah Lebanon serta milisi Syiah di Irak dan Yaman memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi ditengah krisis anjloknya harga minyak dunia. Pendapatan yang dimilikiIran saat ini tidak cukup besar untuk menghidupi 80 juta penduduknya.
Adapun terkait keterlibatan negara asing dalam menunggangi aksi demonstrasi tersebut, ia mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Namun menurutnya, pihak asing tidak akan bisa masuk jika memang kondisi rakyat Iran tidak dalam masalah. "Bisa jadi ada benarnya (pihak asing) tetapi kita tidak bisalupa kalau memang di dalam Iran itu sendiri bermasalah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
