Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Erdogan: Donald Trump tak Punya Hak Akui Golan Milik Israel

Rabu 27 Mar 2019 13:52 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: Presidential Press Service via AP
Dataran Tinggi Golan sepenuhnya milik Suriah.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Dia menyebut Trump tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut.

“Anda tidak memiliki yurisdiksi atau hak seperti itu (mengakui Golan milik Israel),” kata Erdogan ketika berbicara dalam rapat umum pemilu di Istanbul pada Selasa (26/3) malam, dikutip laman Anadolu Agency.

Dia menegaskan bahwa langkah Trump tidak diakui oleh Uni Eropa, Rusia, Cina, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sebab, Dataran Tinggi Golan sepenuhnya milik Suriah sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. “Berbicara kebenaran dengan keberanian adalah tugas kita,” ujar Erdogan.

Pada Senin lalu, Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dia melakukan hal itu saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu mengatakan bahwa Golan adalah tempat potensial untuk melancarkan serangan terhadap Israel.

Israel mulai menduduki sekitar dua pertiga Dataran Tinggi Golan pasca-Perang Arab-Israel pada Juni 1967. Pada 1981, Tel Aviv secara resmi menganeksasi wilayah tersebut.

Langkah Israel itu ditentang oleh Dewan Keamanan PBB. Ia menerbitkan Resolusi 497 yang berbunyi, "keputusan Israel untuk memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan pemerintahan di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional."

Resolusi itu pun menyerukan penarikan Israel dari wilayah tersebut. PBB telah menegaskan bahwa status hukum Golan tidak akan berubah dengan pengakuan Trump. Golan tetap dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional.
 

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA