REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.
Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tahun 2015 lalu. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap negara Timur Tengah itu.
Pada awal bulan ini, AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran sehingga negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu sejak awal Mei mendatang atau mereka akan mendapatkan sanksi.
"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) menjadi salah satu di antaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB, Ahad (28/4).
Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika itu, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Prancis.
Iran juga mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 kecuali jika negara-negara besar Eropa dapat memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Eropa mengatakan mereka akan membantu perusahaan-perusahaan untuk berbisnis dengan Iran dengan syarat Iran tetap mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir tahun 2015.
Tapi Iran mengkritik upaya lambat Eropa dalam menciptakan mekanime pembayaran baru yang menjadi solusi untuk perdagangan Eropa-Iran.
"Eropa punya waktu satu tahun tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melakukan langkah yang praktis, harapan kami kepada mereka untuk menunjukannya tidak terlihat, dan saya pikir mereka tidak punya waktu lagi," kata Zarif kepada IRIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika