REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Rencana ekonomi Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dinilai usang. Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner selaku tokoh yang mengajukan rencana tersebut dianggap tak menawarkan ide-ide baru.

“(Rencana ekonomi Kushner) campuran ide-ide lama, bukan sesuatu yang baru. (Rencana itu) digambarkan sebagai perspektif baru yang segar, yang sama sekali tidak terjadi,” ujar Yara Hawari, anggota kebijakan Palestina di Al-Shabaka, dilaporkan laman Aljazirah, Senin (24/6).

Menurut dia, apa yang ditawarkan AS dalam rencana ekonominya, tak berbeda jauh dengan program Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID). “Anda akan melihat bahwa nada yang mereka gunakan dalam rencana itu adalah nada dari orang-orang dari program USAID, program yang sama yang dipotong oleh pemerintahan (Presiden AS Donald) Trump, yang sangat ironis,” kata Hawari.

“Meyakinkan rakyat Palestina akan hal itu pada dasarnya meyakinkan mereka untuk mengambil insentif ekonomi dengan imbalan hak-hak mereka,” ucap Hawari.

Sementara, mantan penasihat hukum untuk negosiator perdamaian Palestina, Diana Buttu, menilai, rencana ekonomi AS tak memiliki konteks politik apa pun. Di dalamnya, Washington tak mencantumkan kata-kata seperti “pendudukan”, “kebebasan”, “kesetaraan”, dan “blokade”. “Tidak adanya kata-kata itu sebenarnya cukup mencolok dan sangat menunjukkan apa yang mereka lihat adalah masalahnya,” ujar Buttu.

Dalam rencana tersebut, AS pun tak menyinggung tentang tak adanya kebebasan gerak bagi Palestina. Tepi Barat berada di bawah pendudukan dan Jalur Gaza telah diblokade Israel dan Mesir selama 12 tahun. Dengan kondisi demikian, menurut Buttu, rencana ekonomi AS akan berakhir sia-sia.

“Apakah Israel akan mengizinkan pergerakan barang? Tidak. Apakah Israel akan mengizinkan rencana ini diimplementasikan? Tidak. Bisakah ada pembangunan ekonomi di bawah pendudukan? Sekali lagi, jawabannya tidak,” kata Buttu.

Oleh sebab itu, rencana AS tak berlaku bagi Palestina. Sebab, Palestina telah mengambil posisi tegas, yakni tak akan menerima solusi atau inisiatif apa pun yang taka memenuhi tuntutan politiknya.

Inti dari rencana ekonomi AS adalah menyediakan dana investasi sebesar 50 miliar dolar AS. Lebih dari separuh dana tersebut akan disalurkan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sementara, sisanya diberikan kepada negara tetangga, seperti Yordania, Lebanon, dan Mesir.

Dalam rencana ekonomi tersebut, AS berencana membangun koridor transportasi yang menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Koridor itu nantinya bisa berupa jalan raya atau jalur kereta api.

Kushner mengklaim, proyek transportasi itu dapat memangkas persentase kemiskinan di Palestina hingga separuhnya. Di sisi lain, proyek itu akan menggandakan produk domestik bruto Palestina. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika