REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, mengungkapkan soal hasil kunjungannya ke Rakhine, Myanmar, pekan lalu. Dikatakannya, semula Pemerintah Myanmar tidak bersedia menerima masuk pihak asing, dari mana pun untuk mendatangi tempat terjadi peristiwa pada 8-9 Juni 2012 itu.

Bahkan, kata JK saat menyampaikan hasil kunjungannya itu ke sejumlah organisasi Islam dan kemanusiaan di Jakarta, Selasa (14/8),  Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan tidak diberi visa masuk sampai kini. Namun untuk PMI, lanjutnya, Pemerintah Myanmar akhirnya memberi izin masuk dan bahkan Presiden Shein Thein memerintahkan aparatnya untuk memberi pengamanan bagi rombongan PMI ke mana pun dan tanpa batasan untuk wilayah yang bisa dikunjungi.

Dijelaskannya, suku Rohingya memang berasal dari kawasan yang berbatasan dengan Bangladesh dan beragama Islam. Secara demografis, jumlah total mereka berkisar 4,0 persen dari total 60 juta rakyat Myanmar. Meski minoritas, warga Rohingya sama sekali bukan orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless).

Jusuf Kalla juga menilai, keputusan Pemerintah Bangladesh untuk menutup perbatasan sebagai kebijakan yang tepat. Menurutnya, jika tidak dilakukan, maka akan terjadi gelombang pengungsian besar-besaran Rohingya ke Bangladesh, sehingga meninggalkan tanah kelahiran mereka selamanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika