REPUBLIKA.CO.ID,Negara-negara anggota NATO tak mencapai kesepakatan mengenai siapa yang akan mengambil-alih kepemimpinan misi no-fly-zone di Libya. Hari ini (Kamis, 24/03) adalah hari keempat perundingan di Brussel. Waktu semakin sempit karena Amerika Serikat ingin menyerahkan kepemimpinan akhir pekan mendatang.
Ke-28 anggota NATO setuju menjalankan rencana operasional no-fly-zone. Namun Prancis, Turki dan Jerman tidak ingin NATO mengambil-alih kepemimpinan misi dari Amerika Serikat. Embargo senjata sudah diberlakukan terhadap Libya di bawah komando NATO. Enam kapal berpatroli di perairan internasional. Turki juga ikut serta.
Tak bergigi
Menurut Hans Couzy, mantan komandan angkatan darat Belanda, keraguan dan perpecahan di tubuh NATO memperlihatkan dengan jelas bahwa aturan lama tak lagi cocok. Dulu NATO bersatu-padu dalam mempertahankan Eropa Barat selama Perang Dingin. Negara-negara anggota punya tujuan bersama. Sekarang situasinya berbeda.
"Sekarang masalahnya bukan lagi mempertahankan Eropa Barat, namun operasi menangani krisis. Dan dalam soal ini pemikiran mereka berbeda-beda. Karena itu NATO kesulitan, karena aturannya adalah: NATO baru bisa mengambil keputusan jika semua anggota menyetujui. Itu yang membuat organisasi ini tak lagi bergigi."
Penyelesaian sementara
Mantan komandan ini berpendapat, situasi di Libya memerlukan penyelesaian sementara yang cepat. Menurutnya, "coalition of the willing" - atau koalisi negara-negara yang punya pendapat sama - adalah jawabannya.
"Koalisi itu adalah penyelesaian terbaik. Mereka harus menggunakan infrastruktur NATO. Pakta pertahanan ini punya banyak pengalaman dalam perencanaan operasi serupa, jadi NATO harus digunakan sebagai 'kendaraan.'"
Masalah berikutnya
Dilema mengenai siapa yang akan memimpin koalisi, menurut Couzy, adalah masalah berikutnya. "Amerika Serikat tak ingin lagi memimpin, dan Prancis sebenarnya dengan senang hati ingin mengambil alih komando. Namun negara itu kekurangan pendukung. Pilihan yang tak banyak ditentang mungkin Britania Raya." Liga Arab dan Uni Afrika juga bisa berperan penting dalam koalisi tersebut, kata Couzy.
Selasa (29/03) mendatang NATO akan berdiskusi dengan Liga Arab mengenai kepemimpinan dalam operasi melawan Libya. Couzy berharap, keputusan akan ke luar dengan cepat dari pembicaraan ini, walaupun kepentingan anggota NATO, Liga Arab dan Uni Afrika tidak sama.
Intinya, menurut Couzy, resolusi PBB mengenai Libya telah membuat banyak negara marah. Resolusi menentukan bahwa tidak hanya ruang udara Libya yang "dibersihkan" - namun tentara angkatan darat NATO juga boleh menyerang untuk melindungi rakyat Libya. Soal yang terakhir itu, kata Couzy, tidak semua negara setuju. Berbagai negara menghindari perang yang hasilnya tak bisa diperkirakan.
Belanda hati-hati
Ini juga menjelaskan mengapa militer Belanda hanya ikut serta dalam embargo senjata dan tidak dalam no-fly-zone. "PM Belanda Rutte mengatakan: kalau NATO mencapai kesepakatan soal no-fly-zone, mereka bisa mengurusnya sendiri. Jadi ia hanya mau memenuhi perjanjian sebelumnya saja."
Pada 2003 Belanda ikut serta dalam perang Irak, padahal sama sekali tidak ada mandat untuk itu. Kali ini Belanda berhati-hati, negara ini hanya ingin mendukung: tidak hanya mendukung PBB, namun juga mendukung NATO, kata Couzy.
No-Fly
Sementara itu, komandan tinggi angkatan udara Inggris menginformasikan bahwa pertahanan udara Libia telah dinonaktifkan. Pesawat-pesawat tempur dari koalisi no-fly-zone sudah bisa terbang di ruang udara Libya tanpa hambatan.
Dengan begitu, yang harus diperhatikan adalah kontrol dan pelaksanaan, kata Couzy. Keduanya akan membuat operasi lebih mudah dan sederhana. Pertempuran terutama terjadi di kota-kota, dan NATO tak bisa membantu dari udara. Karena itulah, menurut Couzy, keragu-raguan NATO dalam memutuskan tidak akan membahayakan misi no-fly. Diskusi kepemimpinan tetap penting, namun jadi kurang mendesak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika