REPUBLIKA.CO.ID, DERAA - Sebuah komite dibentuk Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mempelajari kemungkinan penghapusan keadaan darurat di negara itu. Demikian disampaikan penasihat presiden Kamis (24/3).

Komite tersebut juga harus mempelajari bagaimana cara meningkatkan standar hidup rakyat Suriah. Disamping  itu, Assad juga berjanji akan merombak hukum untuk memberi kebebasan kepada media dan ruang bagi lebih banyak partai politik, tambah penasehat Assad.

Presiden juga menunjukkan komitmen untuk melakukan penyelidikan terhadap kekerasan yang terjadi di Deraa. Di kota sebelah selatan Suriah tersebut, beberapa hari terakhir terjadi bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan yang menewaskan puluhan orang.

Menurut Assad, dia tidak memberi mandat untuk menggunakan kekerasan terhadap para pendemo. Keadaan darurat pertama kali diberlakukan pada 1963. Dengan keputusan tersebut, membuat tentara atau polisi dapat campur tangan ketika terjadi demonstrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika