REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSEL--Rencana militer yang dirancang NATO, yang akan mengambil alih semua operasi di Libya, hanya terbatas pada penggunaan kekuatan untuk melindungi warga sipil dan daerah berpenduduk, kata sejumlah diplomat kepada AFP, Minggu. Rencana tiga bulan itu tidak menetapkan NATO campur tangan untuk mendukung pemberontak bersenjata yang memerangi pasukan Moamer Kadhafi karena aliansi itu akan bersikap tidak berpihak dalam konflik di Libya, kata diplomat-diplomat NATO itu.
"NATO akan selalu bersikap tidak berpihak. NATO tidak membela pihak mana pun. Tujuannya adalah menghentikan bahaya potensial bagi penduduk, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata seorang diplomat yang tidak bersedia disebutkan namanya.Aturan keterlibatan yang dipersiapkan oleh para perencana militer diajukan pada Minggu malam kepada para duta besar NATO, yang harus mensahkannya dan kemudian memutuskan apakah aliansi itu akan mengambil alih operasi di Libya dari koalisi pimpinan AS yang selama sepekan ini menggempur pasukan Kadhafi.
Turki, satu-satunya negara anggota NATO yang berpenduduk muslim, mengecam tingkat serangan-serangan udara dan laut yang dilakukan negara Barat sejak 20 Maret dan mengungkapkan keberatan atas intervensi NATO di Libya. Namun, Ankara menyetujui peranan NATO untuk membantu mengawasi embargo senjata dan mencabut keberatan atas operasi penegakan zona larangan terbang di negara itu.
Libya kini digempur pasukan internasional yang dipelopori AS, Inggris dan Prancis, sesuai dengan resolusi PBB yang disahkan pada Kamis lalu (17/3). Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Moamer Qaddafi, yang membuat marah Barat.Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Qaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari.
Namun, kini pasukan Qaddafi dikabarkan telah berhasil menguasai lagi daerah-daerah tersebut.Ratusan orang tewas dalam penumpasan brutal oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu. Qaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa.
Qaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak.Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun.Buntut dari demonstrasi mematikan selama lebih dari dua pekan di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri Jumat (11/2) setelah berkuasa 30 tahun dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, sebuah badan yang mencakup sekitar 20 jendral yang sebagian besar tidak dikenal umum sebelum pemberontakan yang menjatuhkan pemimpin Mesir itu.
Sampai pemilu dilaksanakan, dewan militer Mesir menjadi badan eksekutif negara, yang mengawasi pemerintah sementara yang dipimpin perdana menteri. Di Tunisia, demonstran juga menjatuhkan kekuasaan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali pada Januari.Ben Ali meninggalkan negaranya pertengahan Januari setelah berkuasa 23 tahun di tengah tuntutan yang meningkat agar ia mengundurkan diri meski ia telah menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014.
Ia dikabarkan berada di Arab Saudi. Ia dan istrinya serta anggota-anggota lain keluarganya kini menjadi buronan dan Tunisia telah meminta bantuan Interpol untuk menangkap mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika