REPUBLIKA.CO.ID, ALJAZAIR – Kelompok oposisi Aljazair yang menamakan diri Koordinasi Nasional untuk Perubahan dan Demokrasi, menggelar unjuk rasa, Ahad (27/3). Mereka menuntut diberlakukannya reformasi demokratis, perubahan konstitusi dan pembentukan pemerintahan transisi nasional.

Maulay Centov, Wakil Partai Demokrat yang sekuler yang juga salah satu tokoh oposisi mengatakan, tujuan pembentukan pemerintahan transisi nasional adalah demi perubahan demokratis. "Selain itu, tujuan kita adalah untuk membubarkan semua badan pemerintah terpilih dan menunjuk pemerintahan transisi, liberalisasi konstitusi baru dan memberikan referendum kepada orang-orang Aljazair," ujarnya.

Koordinasi Nasional untuk Perubahan dan Demokrasi didirikan pada 21 Januari 2011 setelah terjadinya protes massa karena melambungnya harga-harga kebutuhan di Aljazair. Aksi massa ini menewaskan lima warga dan melukai hampir 800 orang lainnya.

Namun awal bulan lalu, aliansi ini pecah menjadi dua kelompok; Kelompok Rakyat untuk Kebudayaan dan Demokrasi, dan Liga Aljazair untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia.

Menurut koalisi ini, dalam upaya reformasi pemerintahan, maka militer harus berada di bawah otoritas transisi demokrasi. Namun demikian, mereka harus tetap membela tanah air dan mengikuti arahan pemerintahan transisi. "Rentang waktu pelaksanaannya terkait dengan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan oposisi. Kami melihat setiap kelompok bergerak, kami juga bergerak dan tidak berjalan sendirian," kata Centov.

Centov menambahkan, seluruh dunia bergolak dan tak terkecuali di wilayah Aljazair.  “Aljazair bukanlah pengecualian, karena tidak ada pengecualian di dunia Arab. Dan kami akan terus melakukan koordinasi aksi unjuk rasa tiap minggu, walau menghadapi tindakan represif,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika