REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khaled bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa mengatakan Senin (28/3) bahwa desakan agar Kuwait menjadi penengah terkait krisis politik yang terjadi di negaranya "sepernuhnya tidak benar". Kelompok oposisi Syiah Wefaq yang memimpin aksi demonstrasi di kerajaan pulau itu mengatakan pada Ahad (27/3) akan menerima tawaran oleh Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah menjadi penengah antara Bahrain Sunni Muslim al-Khalifa keluarga berkuasa dengan kelompok oposisi Syiah.
Awal bulan ini, penguasa Bahrain memberlakukan darurat militer di negara kecil Teluk Arab dan memanggil pasukan dari sesama Sunni, untuk memadamkan minggu kerusuhan selama demonstrasi pro-demokrasi yang sebagian besar demonstran Syiah, terkait macetnya pembicaraan yang diusulkan putra mahkota Bahrain.
Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khaled bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa mengatakan dalam akun Twitter-nya bahwa tidak ada rencana untuk Kuwait memimpin dialog. "Setiap bicara tentang mediasi Kuwait di Bahrain benar-benar tidak benar, ada upaya sebelumnya yang tidak dijawab, tetapi ini berakhir dengan tindakan Keselamatan Nasional (darurat militer)," tuturnya.
Gulf Cooperation Council - sebuah blok politik dan ekonomi regional yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab - telah menyambut langkah mediasi pada Ahad (27/3) kemarin. "Kami berharap bahwa inisiatif ini akan berada dalam kepentingan keamanan dan stabilitas," ujar Sekretaris Jenderal Abdulrahman Al-Attiyah kepada wartawan di Kuwait.
Harian Kuwait al-Seyassah, Ahad mengatakan bahwa delegasi Wefaq menemui politisi Kuwait termasuk Parlemen Jassem al-Kharafi, mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya. Wefaq anggota Jasim Husaid kata Ali al-Matrook, seorang pengusaha Kuwait Syiah, adalah salah satu mediator. Kuwait, yang memiliki minoritas Syiah sendiri, telah mengirim kapal angkatan laut ke Bahrain di bawah perjanjian keamanan Teluk untuk patroli pantai utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika