REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV - Departemen Luar Negeri Israel menginstruksikan utusannya di 30 negara untuk mengirim 'protes diplomatik' kepada Majelis Umum PBB yang akan menggelar sidang pada bulan September.
Israel telah menginformasikan 15 anggota Dewan Keamanan PBB serta beberapa negara terkemuka Uni Eropa, bahwa jika Otoritas Palestina tetap berupaya mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara sesuai perbatasan tahun 1967, maka Israel akan merespon dengan serangkaian langkah sepihaknya.
Pejabat Senior Kementerian Luar Negeri Israel, Rafael Barak, mengatakan telah mengirim kawat rahasia ke lebih dari 30 kedutaan besar Israel. “Kami meminta mereka mengajukan protes diplomatik tertinggi dalam menanggapi upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional pada sidang Majelis Umum PBB bulan September nanti,” ujarnya.
Korps diplomatik Israel menyatakan, dukungan sebagian besar negara anggota Uni Eropa untuk mendukung pengakuan internasional terhadap Palestina, kian membuat negara itu melupakan perundingan dengan Israel dan bergerak lebih cepat menuju pengakuan di PBB.
“Langkah tersebut melanggar Kesepakatan Oslo dan tidak akan menjadikan Palestina sebagai sebuah negara. Bahkan jika Majelis Umum memberikan pengakuan, akan dapat menimbulkan kekerasan di lapangan,” kata seorang diplomat Israel.
Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, belum ada keputusan yang diambil pada tahap ini tentang kemungkinan respons Israel atas pengakuan PBB terhadap negara Palestina. “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum melakukan suatu pertemuan penting dengan koleganya di kabinet untuk membahas masalah ini,” ujarnya.
“Ide-ide telah berkembang di spektrum politik sayap kanan dalam beberapa pekan terakhir. Misalnya, kemungkinan pemberlakuan aturan ke wilayah Tepi Barat atau menyatukan seluruh pemukiman utama ke Israel,” kata si pejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika