REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA - Menteri Dalam Negeri Bahrain, Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, menuduh demonstran yang melakukan perlawanan terhadap kerajaan memiliki keterikatan dengan Hizbullah Libanon dan Iran. “Reformasi yang diharapkan Raja Hamad bin Issa Al-Khalifa sebenarnya adalah proses yang berlangsung secara damai tanpa kekerasan dan korban jiwa. Namun yang terjadi kini 'tidak nasionalis' melainkan impor dari luar,” kata Rashid, Selasa (29/3).

Rashid Al-Khalifa menambahkan, rakyat hendaknya tetap teguh dan sabar dengan proses reformasi yang digulirkan raja. “Karena apa yang terjadi saat ini adalah jelas-jelas proyek dan intervensi asing,” tegasnya.

Pernyataan Rashid ini muncul setelah mendengar pernyataan pejabat Iran dan laporan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah yang mengatakan telah memiliki saluran satelit untuk mencampuri urusan dalam negeri Bahrain. Rashid juga menuding Hizbullah menyebar hasutan dan kebohongan untuk menciptakan ‘anarki’. “Apa yang terjadi saat ini dan diikuti rakyat adalah praktek kotor Hizbullah,” ujarnya.

Rashid mengaku telah memiliki hasil investigasi yang mengaitkan keterlibatan dan kolaborasi Hizbullah. “Hal-hal seperti ini bukan barang baru dan takkkan menjadi yang terakhir. Beberapa tahun lalu, pada 1982, terjadi kudeta berdarah dan perebutan kekuasaan yang didukung Iran. Baru-baru ini, muncul isu jaringan organisasi teroris dan kelompok subversif yang mengganggu keamanan dan stabilitas di Bahrain,” jelasnya.

Pemerintah Bahrain mengumumkan, kerusuhan yang terjadi antara kelompok oposisi dan pasukan keamanan yang sebagian besar Syiah telah menewaskan dan melukai puluhan orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika