REPUBLIKA.CO.ID,PARIS--Utusan presiden Pantai Gading yang diakui internasional untuk Paris, Senin membantah tuduhan-tuduhan bahwa PBB terlibat dalam pembantaian di daerah barat negara itu dan mengatakan misi PBB tidak berada di sana. "UNOCI mengemukakan kepada kami bahwa ada pembantaian tetapi di mana UNOCI?" kata duta besar untuk Prancis Ally Coulibaly tentang misi PBB di Pantai Gading itu.
"UNOCI tidak berada di sana ketika pasukan Republik (pro Prasiden Alassane Ouattara) tiba, UNOCI tidak ada, anda tidak dapat kemudian menuduh ... berusaha merusak citra presiden Alassane Ouattara," katanya kepada radio publik France Ifo. "Tidak seorangpun dapat membantah ada pembantaian," katanya. Tetapi "pasukan republik sama sekali tidak terlibat dalam pembantaian-pembantaian ini."
Jaksa lokal telah membuat tuduhan dengan "mengungkapkan fakta-fakta," kata Coulibaly. Palang Merah, PBB dan kelompoj-kelompok lain mengatakan sedikitnya 330 orang tewas di kota Duekoue, Pantai Gadig barat pekan lalu ketika pasukan pro Ouattara merebut daerah itu dari pasukan orang kuat Laurent Gbagbo yang seteru Ouattara itu.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menyebut jumlah korban tewas 800 orang dan badan kemanusiaan Kristen Caritas mengatakan sekitar 1.000 orang tewas atau hilang. Satu misi pendahuluan PBB mengonfirmasikan ratusan orang tewas tetapi mengatakan sejumlah dari mereka dibunuh pasukan pro Gbagbo.
"Ada sejumlah angka yang diumumkan sehingga membuat kami sangat hati-hati," kata Coulibaly dan menuduh kelompok Katolisk Caritas itu "tidak pernah menghendaki kemenangan Alassane Ouattara."
Ia menyebut Pantai Gading barat sebagai daerah yang kacau di mana "Laurent Gbagbo merekrut tentara sewaan selama beberapa tahun."
"Sering terjadi bentrokan antar-masyarakat, bentrokan menyangkut tanah," katanya. Pasukan Ouattara memojokkan secara efektif Gbagbo , yang kalah dalam pemilhan presiden November tahun lalu, di Abidjan setelah serangan kilat di seluruh negara itu dan empat hari pertempuran seru di ibu kota ekonomi negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika