REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN - Jerman dan Prancis pada Kamis memperkecil perbedaan pendapat terkait Libya

setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) selama dua hari dilangsungkan di Berlin. Hal itu dilaksanakan di tengah perpecahan pendapat sekutu militer terhadap misi serangan yang telah dilancarkan selama tiga pekan.

"Mengenai Libya kami harus jujur bahwa kami memiliki tujuan yang serupa, dan hal itu adalah untuk membuat warga Libya menikmati kebebasan yang demokratis," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Alain Juppe kepada pewarta.

"Perbedaan itu terletak di cara pencapaian tujuan tersebut. Kami pikir keterlibatan militer perlu dilakukan. Kami tidak setuju dengan ini namun pada saat tidak ada kepercayaan atau dialog yang rusak," kata Juppe. "Namun kami setuju bahwa hanya terdapat solusi politis," tambah dia.

Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle mengatakan bahwa terkait isu Libya hanya ada satu inti perbedaan dan hal itu ialah mengenai upaya bagi tujuan yang umum. "Jerman memutuskan untuk tidak terlibat dalam operasi tempur di Libya, namun hal itu tidak berarti bahwa kami tidak memihak. Seperti Prancis dan masyarakat internasional lainnya, kami percaya bahwa Libya hanya dapat menikmati masa depan yang cerah jika diktator (Muammar Gaddafi) itu pergi," kata Westerwelle.

Jerman sebagai anggota non permanen dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret abstain dalam resolusi yang mengizinkan segala tindakan demi melindungi penduduk sipil di Libya dari pasukan Gaddafi. Tindakan militer tersebut dipelopori oleh Prancis, Amerika Serikat dan Inggris serta telah menjadi misi NATO dimana pemerintah London dan Paris mendesak mitra sekutu mereka untuk meningkatkan serangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika