REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi I DPR RI (bidang Luar Negeri, Pertahanan, Intelijen, Komunikasi & Informasi), Mahfudz Siddiq mengungkapkan hubungan diplomatik Indonesia-Turki sedang masuki era baru, ditandai kunjungan timbal balik Presiden kedua negara pada 2010 dan 2011.
"Sebelumnya, sekitar 20 tahun tidak ada kunjungan kenegaraan Presiden kedua negara, dan atase pertahanan kedua negara baru diaktifkan kembali pada dua tahun terakhir. Karena telah disepakati sejumlah naskah kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang industri pertahanan," ungkapnya melalui hubungan komunikasi internasional, Senin pagi.
Ia melaporkan pula, agenda pertama Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI yang dipimpinnya ke Turki, Minggu malam (17/4) langsung menggelar pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) RI, Nahari Agustini beserta jajarannya, dilanjutkan ramah-tamah bersama WNI yang tinggal di Turki.
"Dari paparan Dubes itulah keluar tentang kondisi hubungan diplomatik RI-Turki yang sedang memasuki era baru, ditandai dengan kunjungan timbal balik Presiden kedua negara pada 2010 dan 2011, lalu disepakatinya sejumlah naskah kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang industri pertahanan," ungkapnya lagi.
Ini, lanjutnya, tentu berbeda dengan era sebelumnya, yang sekitar 20 tahun tidak ada kunjungan kenegaraan Presiden kedua negara. "Pengaktifan kembali Atase Pertahanan kedua negara baru pada dua tahun terakhir, juga membawa dampak signifikan pada hubungan bilateral ini," katanya.
Komisi I DPR RI, menutnya, mendukung rencana pembukaan Konjen, dan akan upayakan anggaran pada APBNP 2011. "Hari Senin (18/4) ini, agenda Tim Komisi I akan bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Wakil Parlemen, Kepala Intelijen dan kunjungan ke industri pertahanan, yaitu MKEK dan TAI. Kegiatan akan berlangsung dari jam 08.00 hingga 17.00 waktu setempat," ungkapnya
Sementara itu, dalam silaturahim dengan masyarakat Indonesia di Turki (kebanyakan mahasiswa), mereka menyoroti soal aksi terorisme yang tak pernah habis. "Ini rupanya terus menjadi atensi serius mereka, mungkin saja karena pemberitaan melalui berbagai media dan jaringan internasional," katanya.
Selain itu, demikian Mahfudz Siddiq, mereka mengeritisi juga soal sengketa perbatasan RI dengan Malaysia, kontroversi Gedung Baru DPR, bahkan mengenai kunjungan Anggota Dewan ke LN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika