Jumat 22 Apr 2011 08:11 WIB

Tokoh Intelektual Israel Sahkan Negara Palestina

Aktivis sayap kiri Israel menggelar demonstrasi mendukung pembentukan negara Palestina.
Foto: AP/Ariel Schalit
Aktivis sayap kiri Israel menggelar demonstrasi mendukung pembentukan negara Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV - Di tengah hiruk-pikuk teriakan "pengkhianat", seorang aktris Israel yang kehilangan kaki dalam satu serangan Palestina, Kamis (21/4), membacakan deklarasi oleh sejumlah tokoh intelektual Israel yang mensahkan berdirinya negara Palestina.

Acara itu, yang dihadiri puluhan sivitas akademika dan artis sayap-kiri, diselenggarakan di luar gedung tempat orang Israel bersatu untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 1948. Enam-puluh tahun kemudian, perpecahan yang mendalam mengenai masa depan Israel kini mewarnai tempat bersejarah Israel tersebut.

Kelompok sayap-kiri, yang anggotanya meliputi penulis peraih penghargaan, artis, profesor dan seorang mantan menteri kabinet, Shulamit Aloni, menuntut diakhirinya secara penuh pendudukan. Mereka merujuk kepada batas yang ada sebelum Israel merebut Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza sekitar 44 tahun lalu.

Demonstran sayap-kanan, yang menentang aksi tersebut, juga berkumpul dalam jumlah besar. Mereka mengejek dan membunyikan klakson kendaraan saat Hanna Maron, selebriti terkenal Israel yang berusia 87 tahun, berjuang agar suaranya bisa terdengar di Rothschild Boulevard, Tel Aviv.

Artis gaek itu membacakan "Dekalarasi Kemerdekaan dari Pendudukan". Dia dan sebanyak 50 pegiat lain tandatangani sebelum upaya yang diduga dilakukan Palestina untuk meraih pengesahan luas mengenai berdirinya negara Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pada September.

Pada 1970, Maron yang kelahiran Jerman itu cedera ketika pejuang Palestina menyerang penumpang yang sedang menunggu naik pesawat Israel di bandar udara Muenchen. Satu kakinya diamputasi akibat serangan tersebut, tapi ia terus tampil di panggung dan televisi.

"Kami berkumpul di sini untuk menyambut Proklamasi Negara Palestina Merdeka,'' demikian isi dokumen itu yang menyerukan pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel. Pembagian wilayah didasarkan pada apa yang dikenal sebagai perbatasan '67.

Pemerintah Israel menentang setiap langkah sepihak dan telah menyatakan kesepakatan perdamaian hanya dapat dicapai melalui pembicaraan langsung. Para pemimpin Pemerintah Otonomi Palestina, yang menyatakan kebuntuan dalam pembicaraan perdamaian yang macet tahun lalu sehubungan dengan masalah permukiman Yahudi, mengatakan mereka akan mengupayakan pengakuan PBB bagi negara merdeka di semua wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.

Lebih dari 100 negara telah menyatakan bahwa mereka mengakui Palestina sebagai negara. Tapi, keanggotaan penuh di PBB akan memerlukan persetujuan Dewan Keamanan. Kondisi tersebut tak mungkin terjadi mengingat AS tak mendukung tindakan sepihak.

 

sumber : Antara/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement