REPUBLIKA.CO.ID, MASHAD - Wakil Pemimpin Syiah Bahrain menyatakan di Mashad pada Sabtu (23/4) bahwa negara-negara Barat bermaksud untuk mengubah Bahrain menjadi Palestina lain dan menindas pergerakan rakyat di negara itu. Ulama Abdullah Daqqaq mengatakan, pengiriman 200 perwira militer Israel untuk melatih militer Bahrain, mendistribusikan senjata di kalangan umat Islam Sunni dan upaya untuk menciptakan konflik antar etnis dan agama adalah salah satu metode barat untuk memadamkan pemberontakan di Bahrain.
Mengacu pada pengusiran 150 atlet dari tim nasional, dua ribu orang dari pekerjaan mereka serta peningkatan pembantaian dan kejahatan rezim al-Khalifa adalah di antara hasil kerja sama Barat dengan rezim. Dia menambahkan bahwa 25 masjid dan banyak tempat ibadah lainnya telah benar-benar dihancurkan.
Ulama Bahrain itu melanjutkan bahwa penerbangan langsung ke Bahrain telah dibatalkan, siswa perempuan telah dibuang dari sekolah-sekolah tinggi dan perguruan tinggi, serta kontak telepon dengan Bahrain telah benar-benar diawasi dengan keras. Sementara itu beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) agar mengambil langkah nyata dan serius guna menghentikan "pembantaian" terhadap rakyat Bahrain.
Dalam sebuah surat, yang salinannya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dan Kepala Dewan Keamanan PBB, Salehi menunjuk penindasan terhadap rakyat Bahrain merupakan hal yang tidak masuk akal. Salehi juga menyesalkan sejumlah aksi termasuk di antaranya serangan terhadap rumah-rumah, penculikan, penghancuran masjid, serta pengusiran karyawan dan pekerja, karena Dewan Keamanan PBB tidak memberikan perhatian terhadap isu tersebut ataupun mengambil tindakan.
"Hal itu menunjukkan adanya perbedaan sikap di Dewan Keamanan terkait isu serupa yang terjadi negara lain, meskipun berada di wilayah yang sama," katanya mengacu kepada tindakan melindungi warga sipil di Libya. "Pergolakan politik rakyat Bahrain, seperti halnya pergolakan politik serupa di Tunisia dan Mesir, adalah tuntutan mayoritas rakyat yang menginginkan jaminan bagi hak mereka," tegasnya.
Tidak ada solusi militer terhadap masalah Bahrain dan menggunakan pendekatan militer serta melibatkan tentara asing guna menekan rakyat Bahrain bukanlah sebuah jalan keluar, kata menteri itu, seraya menambahkan bahwa hal itu hanya akan menambah rumitnya masalah, menciptakan sentimen, dan membawa keadaan kepada tingkat yang tidak terkendali.
Mengacu kepada hubungan kebudayaan yang bersejarah antara Iran dan Bahrain serta kemiripan geografisnya, Salehi mengatakan Iran tidak bisa tinggal diam melihat perkembangan di Baharin dan konsekuensi yang diakibatkannya karena berlanjutnya status quo dan gagalnya upaya penyelesaian krisis melalui metode kemanusiaan, jujur, dan logis akan mengakibatkan keadaan tidak terkendali.
Salehi juga mengatakan Teluk Persia akan menjadi tidak stabil karena krisis tersebut, sehingga berdampak terhadap situasi dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika