REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO-- Mesir bermaksud untuk membuka secara permanen perbatasannya dengan Gaza untuk mengurangi penderitaan warga Palestina yang diblokade oleh Israel, tapi mekanisme seperti itu masih disusun, kara kementerian luar negeri, Ahad.
Langkah itu memberi kesan peralihan kebijakan Mesir sejak tergulingnya presiden Hosni Mubarak, yang pemerintahnya bekerjasama dengan Israel dalam menerapkan blokade terhadap Jalur Gaza, yang dikuasai oleh gerakan Islam Palestina Hamas.
Pada masa Mubarak, Mesir hanya membuka kadang-kadang perbatasan itu untuk pangan dan obat, atau orang-orang lewat, yang sebagian besar untuk mencari perawatan medis atau melakukan perjalanan untuk belajar di luar wilayah sekitar 1,5 juta warga Palestina itu.
Sistem itu secara luas masih berlaku sejak Mubarak didesak untuk mundur pada 18 Februari. Maksud pemerintah adalah untuk membuka perbatasan dengan Gaza secara permanen guna meringankan penderitaan warga Palestina, tapi bagaimana mekanismenya, itu sedang dipelajari, kata juru bicara kementerian luar negeri Menha Bakhoum pada Reuters.
Ia menambahkan masalahnya sedang dipelajari pada "semua tingkat", tapi tidak mengatakan kapan itu selesai dan kapan dilaksanakan. Mesir telah memerantarai perjanjian rekonsiliasi antara kelompoik-kelompok Palestina, Hamas yang memerintah Gaza dan Fatah yang berkuasa di Tepi Barat, yang akan ditandatangani pekan ini. Kairo juga siap untuk hubungan diplomatik lebih dekat dengan Iran yang telah putus selama tiga dasawarsa.
Beberapa pengamat mengatakan pemerintah baru di Kairo telah mengalihkan kebijakan jauh dari era Mubarak, sebagian besar untuk mendapatkan kepercayaan di antarawarga Mesir yang sebagian besar pro-Palestina.
Menlu Mesir Nabil Elaraby pekan lalu mengatakan blokade terhadap Gaza "memalukan" dan mengatakan pada televisi Al Jazeera bahwa Mesir akan berusaha untuk membuka perbatasan Gaza dalam 10 hari.
Bakhoum menegaskan dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Al-Ahram, peninjauan kembali kebijakan setelah demonstrasi yang menggulingkan Mubarak itu tidak berarti bahwa Kairo akan berhenti menghormati komitmen internasionalnya -- merujuk ke perjanjian perdamaiannya dengan Israel pada 1979.
Ikuti Whatsapp Channel Republika