REPUBLIKA.CO.ID, Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas menyatakan bahwa pemerintahan mendatang tidak akan memaksa gerakan muqawama Hamas untuk mengakui rezim Zionis Israel. Kantor berita Fars melaporkan, Abbas kemarin (4/5) ketika berada di Kairo dan saat mengunjungi kantor koran al-Ahram mengatakan, "Kami akan membentuk pemerintahan teknokrat dan tidak akan memaksa Hamas mengakui Israel."

Ditambahkannya bahwa pada pemerintahan mendatang akan terbentuk sebuah pemerintahan yang terdiri dari para menteri yang nama-nama mereka telah diakui masyarakat internasional. Menurutnya, tugas pemerintahan mendatang adalah menggelar pemilu kepemimpinan, parlemen, dan dewan nasional PLO.

Abbas menekankan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dan juga ia tidak akan terlibat dalam PLO. "Oleh karena itu, saya tidak bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi setelah itu," ungkap Abbas.

Pemimpin Otorita Ramallah menegaskan, "Kami menginginkan persatuan nasional Palestina dan kami berkumpul di Kairo saat ini untuk mendeklarasikan rekonsiliasi nasional. Mulai besok kami akan berupaya membentuk pemerintahan baru."

Di akhir pernyataannya, Abbas menyinggung rencananya mengikuti sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September mendatang untuk menggalang pengakuan Palestina sebagai negara independen sekaligus menjadi anggota PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika