REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI - Koalisi negara Barat dan Arab sepakat untuk memberikan bantuan jutaan dolar AS kepada pemberontak Libya. Kucuran dana itu untuk membantu mereka dalam menggulingkan Muammar Qaddafi, yang berkuasa sejak tahun 1969.
Para menteri dari kelompok kontak Libya yang anti-Qaddafi, termasuk di antara mereka Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Italia serta Qatar, Kuwait dan Jordania sepakat di Roma, Kamis (5/5), untuk menyediakan dana non-militer untuk membantu pemberontak. Saat ini mereka sangat kekurangan dana.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, mengatakan Washington akan berusaha mengubah undang-undang untuk memungkinkan membuka kunci pundi-pundi sekitar 30 juta dolar AS dari dana negara Libya yang dibekukan di AS untuk membantu gerakan pemberontak.
Wakil Menlu Libya, Khaled Kaim, mengecam usaha-usaha untuk menggunakan aset yang dibekukan untuk membantu pemberontak. "Setiap penggunaan aset yang dibekukan sama halya dengan pembajakan di laut lepas," katanya.
"Mereka (pemberontak) bukan pemerintah yang sah. Mereka bukan satu negara. Negara Libya tidak terbagi dua sesuai dengan referendum atau satu resolusi PBB," katanya kepada wartawan di Tripoli. "Ini ilegal ... Jika kita tetap bungkam tentang itu, saya kira kita seperti tinggal di hutan."
Italia, tuan rumah pertemuan itu, mengatakan dana khusus sementara akan disediakan untuk disalurkan kepada pemerintah pemberontak di pangkalannya di Benghazi, Libya timur.
Kuwait menjanjikan 180 juta dolar AS dan Qatar menjanjikan 400 sampai 500 juta dolar. Prancis mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan jumlag sumbangan bagi dana itu, yang harus dapat digunakan dalam beberapa pekan ke depan.
Seorang pejabat senior AS mengatakan hanya sebagian kecil dari dana Libya yang dibekukan Washngon mungkin diserahkan kepada pemberontak. Sedangkan uang tunai tidak akan disalurkan ke alokasi dana itu.
Seorang pejabat lain mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mencairkan lebih dari 150 juta dolar AS bagi tujuan-tujuan kemanusiaan.