REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Isu konflik di perbatasan Kamboja-Thailand yang sudah berlangsung sejak lama seharusnya bisa melibatkan menteri pertahanan kedua negara, ujar Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya di Jakarta, Sabtu.
Disela-sela rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 di Balai Sidang Jakarta yang berlangsung sejak 4-8 Mei 2011, Kasit menyatakan bahwa isu ini harus diselesaikan dengan melibatkan menteri pertahanan kedua negara dibawah Joint Border Comittee (JBC) dan bertemu diperbatasan kapan saja.
Menurut Kasit, menteri pertahanan Thailand sudah siap untuk bertemu dengan timpalannya dari Komboja guna menyelesaikan sengketa area yang berada di sekitar kuil Preah Vihear.
Kasit mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan hal ini sejak 3 bulan lalu dan menjelaskan bahwa yang menjadi masalah adalah keputusan dari Penhom Penh, bukan dari Thailand.
"Kami minta konfirmasi ulang ke pada Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja Hor Namhong dan Menlu Indonesia Marty Natalegawa bahwa pihak Thailand sudah menyetujui TOR (Term Of Reference/Kerangka acuan) atas pengiriman Tim Peninjau Indonesia, jadi kami tidak memiliki masalah untuk itu" ujar Kasit.
Tapi sebelum tim tersebut tiba di daerah perbatasan, masalah penempatan pasukan di Kamboja harus diselesaikan terlebih dahulu, katanya menambahkan.
Sebelumnya, pada tahun 1962 sudah diputuskan bahwa Kuil Preah Vihear adalah milik Kamboja, namun area sekitarnya masih belum di putuskan jatuh milik siapa.
"Oleh karena itu kami mengacu pada MoU (nota kesepahaman) pada tahun 2000 untuk menegosiasikan kepemilikian area di sekitar kuil tersebut, yang masih belum terselesaikan juga hingga saat ini," tutup Kasit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika